Di depan Menko Polhukam Mahfur MD, Gubernur Anies Tegaskan Jakarta Bebas Pungli
Orang nomor satu di DKI ini menyebut penyebab terjadinya pungli dan sebagian besar dikarenakan penyalahgunaan sistem.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) kala diwawancara oleh awak media di Balai Kota DKI, Selasa (16/11/2021).
Adapun inovasi pelayanan publik yang dikembangkan dalam rangka memastikan optimalisasi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel antara lain:
- Digitalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik;
- Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi secara Online;
- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) secara terpadu;
- Membuka kanal pengaduan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik;
- Implementasi Jakarta Development Colaboration Network (kini dikenal sebagai Festival Kolaborasi Jakarta) yang merupakan koloborasi dengan berbagai stakeholder dalam membangun kota Jakarta di mana Pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator;
- Implementasi aplikasi Jaki sebagai platform berbagai layanan di Jakarta;
- Implementasi aplikasi Jakpreneur yang merupakan platform untuk mewadahi masyarakat kreatif dan inovatif agar dapat memajukan usaha berskala mikro, kecil hingga menengah.