Polemik Pembentukan Cyber Army, PDIP Ingatkan MUI Jalankan Tugas Pokoknya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka suara soal polemik rencana MUI DKI membentuk cyber army untuk melawan buzzer yang menyerang Gubernur Anies Baswedan.

Ia pun menyarankan MUI DKI fokus pada tugas pokoknya sebagai organisasi keagamaan.

"Pertanyaannya apakah MUI punya tugas sebagai (pasukan) siber? saya rasa tidak. Jadi, saya ingin mengembalikan fungsi MUI pada tugas pokok dan fungsinya," ucapnya, Senin (22/11/2021).

Gembong menilai, Gubernur Anies Baswedan sudah memiliki jajaran Pemprov DKI yang bisa melawan info bohong atau hoaks yang disebarkan buzzer.

Belum lagi ada cyber crime dari kepolisian yang bisa menindak buzzer-buzzer penyebar hoaks.

Baca juga: Anies Didesak Klarifikasi Soal Cyber Army, PWNU: Kesannya Gubernur Bayar MUI DKI

"Jadi enggak usah kita merambah yang bukan jadi tugas pokok dan fungsi kita. Kita jalankan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing saja," ujarnya.

Lantaran tak bekerja sesuai tupoksinya, rencana pembentukan cyber army ini justru menuai polemik.

Tudingan MUI mulai melakukan praktek politik praktis hingga tuduhan cyber army dibentuk dari dana hibah Rp10 miliar yang dianggarkan Pemprov DKI untuk organisasi keagamaan itu.

"Kalau menjalankan tupoksi masing-masing justru itu akan membawa harmonisasi antara anak bangsa," kata Gembong.

"Kalau sekarang justru terjadi kegaduhan, karena orang yang diberikan hibah menggunakan untuk tidak sesuai tupoksinya," sambungnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta akan membentuk tim siber atau cyber army untuk melawan buzzer yang kerap menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Terungkap Orang-orang Cyber Army Bentukan MUI DKI Jakarta, Bantah Pakai Dana Hibah dari Anies

Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar berharap, tim ini mampu melawan buzzer yang acap kali menyudutkan Anies dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Padahal di sisi lain, Munahar menilai Gubernur Anies sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta.

Jika ada buzzer yang menyerang sosok Anies, nantinya tim khusus ini akan mengangkat keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (20/11/2021).

Tak hanya untuk membela Anies, tim siber ini nantinya juga akan dikerahkan bila ada buzzer yang menyerang para ulama.

"MUI tidak usah takut untuk katakan yang Haq itu Haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk MUI DKI.

Angka ini jauh lebih besar dibandingkan organisasi Islam lainnya, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang mendapat Rp5 miliar dan Muhammadiyah Rp4 miliar.

Dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan Pemprov mengalokasikan anggaran lebih besar untuk MUI.

"MUI adalah induk ormas Islam yang membawahi dan menaungi banyak sekali ormas Islam di DKI Jakarta," ucapnya, Sabtu (6/11/2021) lalu.

Ariza menyebut, perbedaan mencolok pemberian dana hibah ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 lalu.

Baca juga: Satgas Saber Pungli Sidak Mal Pelayanan Publik DKI, Ini Hasilnya

"Terkait dana hibah semua dana hibahnya ini disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov DKI," ujarnya.

Untuk itu, Pemprov DKI melakukan penyesuain anggaran sesuai skala prioritas dan MUI mendapat porsi lebih banyak.

"APBD kita terkoreksi, terkontraksi cukup tinggi dan MUI memang lebih tinggi dana hibahnya daripada NU dan Muhammadiyah," kata Ariza.