Breaking News:

Pemprov DKI Ingatkan Panmus Apartemen Cervino Village Taati Pergub Rusun

Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) meminta Panitia Musyawarah (Panmus) Apartemen Cervino Village menaati Pergub.

TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO
Rusun Nagrak di Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, yang menjadi tempat isolasi mandiri pasien Covid-19.   

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) meminta Panitia Musyawarah (Panmus) Apartemen Cervino Village menaati Peraturan Gubernur (Pergub) tentang rumah susun (rusun).

Hal ini menanggapi Surat Undangan No. 030/PMC-X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 mengenai Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Cervino Village yang dikirim Panmus kepada Dinas PRKP pada 20 November 2021 lalu.

Kepala Dinas PRKP DKI, Sarjoko pun meminta Panmus Apartemen Cervino Village untuk terlebih dulu menindaklanjuti surat nomor 2538/1.796.71 yang dikirimkan pihaknya pada 29 Juni 2021 lalu.

Adapun surat itu terkait pencalonan calon paket pengurus atas nama Arya Bagistra dan Zainiar Rifni untuk melakukan verifikasi atas seluruh struktur anggotanya.

“Kami meminta kepada saudara (pihak Panmus Apartemen Cervino Village) untuk terlebih dahulu menindaklanjuti surat dari kami agar melakukan verifikasi atas seluruh struktur anggota,” ucapnya, Rabu (24/11/2021).

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengingatkan agar pihak Panmus Apartemen Cervino Village menaati peraturan yang ada. 

Terlebih, dalam musyawarah pembentukan PPPSRS, tidak hanya terdiri dari pemilihan pengurus dan pengawas saja, tetapi banyak hal lain yang juga harus dibahas secara matang dan tuntas.

"Kami mengingatkan agenda musyawarah pembentukan PPPSRS tidak hanya untuk memilih pengurus atau pengawas saja, tapi juga pemilihan pimpinan musyawarah, pengesahan tata tertib dan jadwal acara musyawarah, pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas pengurus maupun tugas pengawas PPPSRS," ujarnya dalam keterangan tertulis.

"Kemudian, pengesahan pendirian PPPSRS, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART), pengesahan tata tertib penghunian, pengesahan program kerja pengurus, pemilihan pengurus dan pengawas, serta menyaksikan penandatanganan integritas pengawas dan pengurus terpilih," sambungnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved