Ketika Presiden Jokowi Diseret ke Polemik Formula E, PDIP dan PSI Pasang Badan Sampai Anies Bicara

Pras menegaskan upaya yang dilakukan KPK sudah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota Dewan Kebon Sirih.

"Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," tandasnya.

PSI Pasang Badan

Selain Pras yang berasal dari PDIP, PSI juga ikut bicara soal nama Jokowi yang diseret ke dalam pusaran Formula E.

Berbeda dengan Pras yang cenderung keras mementahkan pernyataan Bamsoet, gaya PSI pasang badan untuk Presiden Jokowi dengan menyorot anggaran yang digunakan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan, karena Formula E menggunakan APBD DKI Jakarta, maka Presiden Jokowi tidak bisa dikaitkan.

“Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD, jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara dalam keterangan tertulis yang dikutip TribunJakarta.com, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Jokowi Ikut Terseret, Anggota Fraksi PSI Sebut Formula E Urusan Pemprov DKI: Tak Perlu Bawa Presiden

Terseretnya nama Jokowi dicurigainya buntut dari permasalahan, sebab adanya pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, ia bersama dengan Dewan Kebon Sirih akan melakukan pengawalan terkait  pemeriksaan tersebut oleh KPK.

“Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD,” pungkasnya.

Anies Bersuara dan Klarifikasi Bamsoet

Seiring cepat memanasnya wacana soal Presiden Jokowi sebagai penentu sirkuit Formula E akhirnya Gubernur Anies Baswedan turut buka suara.

Orang nomor satu di DKI itu tegas memastikan bahwa  bukan Presiden Jokowilah yang menentukan.

"Enggak ada. Loh masa lokasi Presiden, ya enggak lah. Lokasi kok masa urusan Presiden," kata Anies di Balai Kota DKI, Kamis (25/11/2021).