Demo UMP DKI, Massa Buruh Bawa Bendera Kuning hingga Keranda Mayat: Ini Sebagai Matinya Hati Nurani

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Massa buruh memaksa masuk ke Balai Kota DKI, mereka juga membawa bendera kuning hingga replika keranda mayat.

Sekitar pukul 10.00 WIB, massa buruh yang tergabung dari beberapa serikat ini menggeruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski tuntutan yang disampaikan masih seputar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI, kini aksi unjuk rasa dibumbui dengan hal berbeda.

Massa buruh tampak membawa puluhan bendera kuning yang telah ditulisi ungkapan kekecewaan mereka terhadap Anies.

Adapun replika keranda mayat serta boneka pocong yang dibawa oleh massa buruh.

Baca juga: Demo di Balai Kota Memanas, Massa Buruh Lempar Botol ke Arah Kantor Gubernur Anies

Tak hanya itu, sebagian massa buruh terlihat mengecat tubuh mereka bak manusia silver.

Sehingga badan mereka berwarna silver saat merangsak masuk ke Balai Kota DKI.

"Kawan-kawan semua, kibarkan bendera kuning sebagai matinya hati nurani," ujar orator dari mobil komando.

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa ini turut mendesak Anies mencabut surat keputusan (SK) terkait upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Massa buruh meminta Anies tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemerintah tidak boleh membuat keputusan strategis pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebab dinyatakan inkostitusional bersyarat.

Baca juga: Buruh Geruduk Kantor Anies Hari Ini, Polisi Siapkan Jalur Khusus dari Pulogadung ke Balai Kota DKI

Massa Buruh Lempar Botol ke Arah Kantor Gubernur Anies

Aksi demo yang terjadi kian memanas, massa buruh sempat lempar botol ke arah Kantor Gubernur DKI Jakarta, Senin (29/11/2021).

Sejak pukul 10.00 WIB, massa buruh yang tergabung dari beberapa serikat buruh telah melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Dalam aksi unjuk rasa ini, massa buruh mendesak Anies mencabut surat keputusan (SK) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Mereka meminta Anies tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemerintah tidak boleh membuat keputusan strategis pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebab dinyatakan inkostitusional bersyarat.

Sayangnya, setelah satu jam melakukan orasi, suasana kian memanas.

Baca juga: Geruduk Balai Kota DKI, Massa Buruh Memaksa Masuk Kantor Anies: Ayo Kawan Maju Satu Langkah

Massa buruh yang membentuk barisan terus maju satu langkah hingga mendekati gerbang Balai Kota DKI.

Akibatnya, sempat ada aksi saling dorong antar buruh dan petugas keamanan yang berjaga.

Adapun lempar botol dari arah massa ke dalam Kantor Gubernur DKI.

"Massa aksi duduk, kita buktikan, kita bisa tertib. Siapa tadi yang ngelempar ke dalam? Belum ada instruksi," kata orator dari mobil komando untuk meredam adanya gesekan lanjutan antar buruh dan pihak kepolisian.

"Perwakilan kita akan bertemu dengan Anies. Dia membuktikan sudah koperatif," sambungnya.

Baca juga: Geruduk Balai Kota DKI, Massa Buruh Memaksa Masuk Kantor Anies: Ayo Kawan Maju Satu Langkah

Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah perwakilan buruh telah diaudiensi dan tengah menemui Anies di kantornya.

Massa Buruh Memaksa Masuk Kantor Anies

Massa buruh kembali menggeruduk balai Kota DKI Jakarta, hari ini, Senin (29/11/2021), mereka memaksa masuk Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini lantaran penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang tak sesuai dengan tuntutan mereka, yakni 10 persen.

Selain itu, aksi unjuk rasa ini turut mendesak Anies mencabut surat keputusan (SK) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Dimana, massa buruh menuntut kenaikan minimal sebesar lima persen.

Pantauan TribunJakarta.com, massa buruh gabungan dari sejumlah federasi atau serikat buruh ini sudah mulai berdatangan ke depan Balai Kota DKI sejak pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Buruh Geruduk Kantor Anies Hari Ini, Polisi Siapkan Jalur Khusus dari Pulogadung ke Balai Kota DKI

Layaknya petugas kepolisian yang berjaga, massa buruh turut membuat barikade untuk meresak masuk ke dalam Balai Kota.

"Ayo kawan-kawan, maju satu langkah. Kalau Gubernur Anies tak mau menemui, kita paksa masuk," ujar operator di mobil komando.

"Kita akan bertahan, bersiap maju. Kita tunggu setengah jam, sampai ada itikad kawan-kawan. Siap masuk ke dalam kawan-kawan," lanjut orator.

Hingga berita ini diturunkan, massa buruh terus memaksa masuk meski barikade polisi telah bersiaga di depan Balai Kota DKI.

Polisi Siapkan Jalur Khusus dari Pulogadung ke Balai Kota DKI

Satlantas Jakarta Timur menyiapkan jalur bagi massa buruh yang hendak melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (29/11/2021) guna memprotes kenaikan UMP 2022.

Kasat Lantas Jakarta Timur AKBP Edy Surasa mengatakan pihaknya menyiapkan pengamanan massa dari titik kumpul buruh di JIEP, Kecamatan Cakung yang rencananya berangkat pukul 09.00 WIB.

"Nanti rutenya massa dari pintu 1 JIEP, kemudian menuju Terminal Pulogadung dan melalui Jalan Raya Pantura," kata Edy saat dikonfirmasi di Cakung, Jakarta Timur, Senin (29/11/2021).

Setelahnya, massa diarahkan ke kawasan Senen, Jakarta Pusat melalui Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Pulogadung lalu menuju Tugu Tani, Kecamatan Menteng.

Pengamanan ini dilakukan agar rombongan massa buruh yang hendak berunjuk rasa tidak mengganggu pengguna jalan lainnya hingga mereka tiba di Balai Kota DKI Jakarta.

Baca juga: Hari Ini Buruh Bakal Kepung Lagi Balai Kota, Gubernur Anies Diminta Batalkan Kenaikan UMP 2022

"Tidak ada rekayasa lalu lintas ya. Jalur massa juga seperti biasa, tetapi sudah kami siapkan, sudah diantisipasi," ujarnya.

Sebagai informasi, sejumlah federasi serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta bakal menggelar demonstrasi pada Senin ini.

Mereka memprotes UMP DKI Jakarta 2022 yang dinilai terlampau kecil karena hanya naik Rp 37.749 atau 0,85% sehingga meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkannya.

"Mulai aksi kurang-lebih dari jam 09.00 dari Kawasan Industri Pulogadung," ujar juru bicara KSPI DKI Jakarta, Muazim Hidayat.