PKB Minta Gubernur Anies Tak Libatkan Presiden Jokowi dalam Polemik Formula E, Ini Alasannya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meminta agar nama Presiden Joko Widodo tidak dibawa-bawa dalam polemik penyelenggaraan Formula E.

Pasalnya, rencana gelaran balap mobil bertenaga listrik itu kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini pun dinilai cukup membahayakan posisi Presiden Joko Widodo yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

"Jangan libatkan presiden sebelum Formula E dinyatakan clear oleh KPK," ucapnya, Kamis (2/12/2021).

Polemik penyelenggaraan Formula E belakangan makin disorot setelah Gubernur Anies Baswedan menunjuk Bendahara Partai NasDem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana.

Baca juga: PDIP Semprot Anies Lagi: Formula E Dibilang Tak Dikenal, Uang Ratusan Miliar Warga Jakarta Sia-Sia

Untuk hal ini, Daniel mengaku tak mau ikut campur tangan lantaran itu merupakan kewenangan NasDem selalu partai yang menaungi Sahroni.

“Untuk posisi Bang Sahroni itu urusan kepanitiaan dan kebijakan NasDem, biar mereka internal yang memutuskan terbaik,” ujarnya.

Hal senada sebelumnya juga sampaikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta Anies tidak melibatkan Presiden Joko Widodo.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah-langkah Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni terkait pelaksanaan Formula E membahayakan posisi Presiden Jokowi.

Baca juga: Penunjukan Sahroni di Formula E Dikaitkan Pilgub DKI, NasDem: Dia Mimpinya jadi Presiden

Maka itu, Sekjen PSI Dea Tunggaesti menilai Nasdem seharusnya minta Sahroni mundur dari kepanitiaan ajang balap mobil tersebut.

“Kalau saya jadi Bang Surya Paloh, saya akan minta Mas Sahroni sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem dan Anggota DPR RI untuk mundur dari jabatan ketua pelaksana Formula E. Meskipun Mas Sahroni menjadi ketua pelaksana Formula E sebagai Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI), hal itu tidak dapat dipisahkan dari jabatannya di Nasdem,” kata Dea dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (30/11/2021).

Dea mengatakan langkah Sahroni membahayakan karena membawa-bawa Jokowi ketika masih banyak persoalan membelit Formula E.

“Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi,” lanjut Dea.

Dea mengatakan, saran tersebut berangkat dari keprihatinan sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan Jokowi.

Baca juga: PDIP dan PSI DPRD DKI Masih Ingin Gulirkan Interpelasi Formula E, NasDem Beda Sikap

“Meski lebih junior, tak ada salahnya kami mengingatkan saudara tua. Mari sama-sama kita jaga Pak Jokowi. Beliau sedang fokus pada kerja pemulihan ekonomi dan menjaga pandemi Covid-19 tetap landai. Jangan dijerumuskan dalam benang kusut persoalan Formula E,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan keterangan bahwa dirinya telah menunjuk Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni sebagai ketua pelaksana event balap mobil listrik internasional Formula E atau Jakarta E-Prix.

Dalam pelaksanaannya nanti, Sahroni akan dibantu oleh Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo yang menjadi Ketua Panitia Pengarah Jakarta E-Prix.