Formula E
PKB Ikut Barisan PDIP dan PSI, Bentengi Jokowi dari Pusaran Formula E: Takut Presiden Terseret KPK
Partai besutan Muhaimin Iskandar itu mengkritisi pihak penyelenggara yang menyeret Presiden Jokowi ke pusaran.
"Mudah-mudahan ini punya efek ekonomi yang diprogramkan oleh pemerintah yaitu pemulihan ekonomi yang tahun depan InsyaAllah mudah-mudahan semua terselenggara baik dari ada MotoGP, Formula E."
"Mudah-mudahan Mandalika bisa digunakan oleh Formula 1. ini upaya, kalau ini ada ini sangatlah luar biasa membuat efek ekonomi dalam pemilihan yang diprogramkan pemerintah," tandasnya.
Sahroni mengungkapkan, sosok Presiden Jokowi tidak bisa dilepaskan dari balap mobil listrsik ini.
Baca juga: Plinplan PDIP Soal Sahroni Jadi Ketua Formula E, Sempat Bungkam Kini Teriak: Semua Bermuatan Politis
Sebagai orang nomor satu di Indonsia, Jokowi harus mengetahui perkembangan Formula E, termasuk keputusan-keputusan pentingnya.
Sahroni akan ke Istana Negara untuk melaporkan progres Jakarta E-Prix yang diinisiasi Gubernur Anies Baswedan itu.
"Setelahnya baru kita akan menghadap Pak Presiden meminta lanjutan arahan karena ini branding negara. Kami harus melaporkan ini kepada bapak Presiden, bukan melibatkan presiden terkait dengan penyelenggaraan," kata dia
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini pun memastikan penyelenggaraan Formula E sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemprov DKI bersama FEO.
"Penyelenggaraan semua totally kita yang akan mempertanggungjawabkan, karena ini event Internasional maka ini harus dilaporkan dan melaporkan kepada Bapak Presiden," lanjutnya.
PKB Takut Jokowi Terseret KPK Akibat Formula E
Politikus PKB, Daniel Johan meminta agar nama Presiden Joko Widodo tidak dibawa-bawa dalam polemik penyelenggaraan Formula E.
Pasalnya, rencana gelaran balap mobil bertenaga listrik itu kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini pun dinilai cukup membahayakan posisi Presiden Joko Widodo yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.
"Jangan libatkan presiden sebelum Formula E dinyatakan clear oleh KPK," ucapnya, Kamis (2/12/2021).
Baca juga: PKB Minta Gubernur Anies Tak Libatkan Presiden Jokowi dalam Polemik Formula E, Ini Alasannya
Polemik penyelenggaraan Formula E belakangan makin disorot setelah Gubernur Anies Baswedan menunjuk Bendahara Partai NasDem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana.
Untuk hal ini, Daniel mengaku tak mau ikut campur tangan lantaran itu merupakan kewenangan NasDem selalu partai yang menaungi Sahroni.