PKB Ikut Barisan PDIP dan PSI, Bentengi Jokowi dari Pusaran Formula E: Takut Presiden Terseret KPK

“Untuk posisi Bang Sahroni itu urusan kepanitiaan dan kebijakan NasDem, biar mereka internal yang memutuskan terbaik,” ujarnya.

Pras Sebut Bamsoet Ngawur

Sementara, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi marsudi atau Pras menilai Presiden Jokowi tidak perlu diseret ke pusaran polemik Formula E seperti pada pernyataan Bamsoet soal penentuan sirkuit.

Pernyataan Pras menanggapi Bamsoet soal penentuan lokasi sirkuit Formula E yang belakangan sudah diluruskan.

Namun poin Pras tegas bahwa Presiden Jokowi tidak boleh dibawa-bawa ke pusaran Formula E.

"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," kata Pras, Kamis (25/11/2021).

Politikus PDIP itu mengklaim sejumlah pihak mendompleng nama Jokowi untuk melancarkan ajang balap Formula E di Ibu Kota.

Ia menilai upaya tersebut tak dapat dibenarkan, terlebih saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini," jelas Pras.

Pras menegaskan upaya yang dilakukan KPK sudah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota Dewan Kebon Sirih.

"Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," tandasnya.

PSI Pasang Badan

Selain Pras yang berasal dari PDIP, PSI juga ikut bicara soal nama Jokowi yang diseret ke dalam pusaran Formula E.

Berbeda dengan Pras yang cenderung keras mementahkan pernyataan Bamsoet, gaya PSI pasang badan untuk Presiden Jokowi dengan menyorot anggaran yang digunakan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan, karena Formula E menggunakan APBD DKI Jakarta, maka Presiden Jokowi tidak bisa dikaitkan.

“Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD, jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara dalam keterangan tertulis yang dikutip TribunJakarta.com, Jumat (26/11/2021).

Terseretnya nama Jokowi dicurigainya buntut dari permasalahan, sebab adanya pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, ia bersama dengan Dewan Kebon Sirih akan melakukan pengawalan terkait  pemeriksaan tersebut oleh KPK.

“Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD,” pungkasnya.