PKB Ikut Barisan PDIP dan PSI, Bentengi Jokowi dari Pusaran Formula E: Takut Presiden Terseret KPK

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - PKB kini ikut bersuara tentang Formula E yang akan dilangsungkan di Jakarta pada Juni 2022 mendatang.

Partai besutan Muhaimin Iskandar itu mengkritisi pihak penyelenggara yang menyeret Presiden Jokowi ke pusaran.

Padahal menurutnya, Formula E masih  sarat polemik, termasuk dengan KPK yang masih melakukan pemeriksaan.

Terlebih, berbagai kritikan juga menerpa ajang balap mobil listrik dunia itu, utamanya dalam hal pemanfaatan anggaran yang sangat besar.

Kini, PKB berada satu barisan dengan PDIP dan PSI yang sudah lebih dulu bersuara pasang badan untuk Jokowi.

Pernyataan PKB soal Formula E disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan.

Muncul Nama Jokowi Penentu Sirkuit

Nama Presiden Jokowi pertama kali dikaitkan dengan Formula E dikatakan oleh Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Ketua Ikatan Motor Indoenesia (IMI) sekaligus Pengarah Formula E Jakarta.

Bamsoet menyebut Presiden Jokowilah yang akan menentukan sirkuit Formula E atau Jakarta E-Prix.

Saat itu, Bamsoet membocorkan lima pilihan wilayah yang akan dijadikan sirkuit Formula E, pada konferensi pers yang digelar IMI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/11/2021).

"Ada PIK, Sudirman, JIS, JiExpo Kemayoran dan Ancol. Ini yang kami suggest ke Presiden," ujar Bamsoet.

Baca juga: Ahmad Sahroni Didesak Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E, PSI Singgung Koalisi Pemerintah Jokowi

Namun belakangan, politikus Golkar itu langsung mengklarifikasinya.

Presiden Jokowi bukanlah sosok penentu sirkuit, melainkan pihak Formula E, IMI dan Pemprov DKI.

Bamsoet kembali bersuara. Sama seperti Anies, Ketua IMI itu menegaskan pihak-pihak penentu lokasi sirkuit.

"IMI, Alberto dan Jakpro yang nantinya akan bertanggungjawab mengambil keputusan dalam menentukan lokasi sirkuit Jakarta E-Prix 2022," kata Bamsoet Jumat (26/11/2021).

Co-Founder Ingin Bertemu Jokowi

Namun di sisi lain, Bamsoet juga menyampaikan soal keinginan Co-Founder sekaligus Chief Championship Formula E Operations (FEO) Alberto Longo bertemu Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, Alberto ingin bertemu Jokowi untuk meminta arahan orang nomor satu di Indonesia itu terkait lokasi sirkuit balap mobil bertenaga listrik itu.

Terlebih, balapan pada Juni 2022 mendatang merupakan kesempatan pertama Formula E diselenggarakan di Indonesia.

"Kalau kemarin Alberto Longo berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo atas permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk meminta arahan terkait lokasi mana yang paling tepat untuk lokasi sirkuit Formula E mengingat ini adalah event internasional, salahnya di mana?" ucapnya, Jumat (26/11/2021).

Menurut Bamsoet, pertemuan merupakan bentuk penghormatan Alberto Longo kepada Jokowi sebagai pimpinan negara.

"Justru saya menilai hal itu merupakan bentuk penghormatan Alberto kepada Bapak Presiden sebagaimana dia melakukannya di beberapa negara," ujarnya.

Sahroni Sebut Peran Jokowi Penting

Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni ungkap Formula E bukan event biasa.

Ia menyebut Formula E merupakan branding atau citra negara Indonesia yang memang diselenggarakan di Ibu Kota.

Selain itu, nantinya ajang balap mobil listrik bertaraf Internasional ini bakal ditonton dilebih dari 170 negara.

"Karena ini branding negara yang kita musti sama-sama suksesi dalam kegiatan formula E di Jakarta. Konsep yang dilakukan adalah bukan konsep event biasa karena ini event Internasional, akan ditonton lebih dari 170 negara," jelasnya di Balai Kota DKI, Senin (29/11/2021).

Politisi NasDem ini pun berani menerima tanggung jawab besar sebagai ketua pelaksana lantaran satu alasan, yakni kepentingan bangsa.

Ia berharap hadirnya Formula E yang direncanakan pada 4 Juni 2022 mendatang memiliki dampak ekonomi bagi sejumlah sektor.

Sehingga pemulihan ekonomi bisa meningkat dari hadirnya ajang balap ini.

"Mudah-mudahan ini punya efek ekonomi yang diprogramkan oleh pemerintah yaitu pemulihan ekonomi yang tahun depan InsyaAllah mudah-mudahan semua terselenggara baik dari ada MotoGP, Formula E."

"Mudah-mudahan Mandalika bisa digunakan oleh Formula 1. ini upaya, kalau ini ada ini sangatlah luar biasa membuat efek ekonomi dalam pemilihan  yang diprogramkan pemerintah," tandasnya.

Sahroni mengungkapkan, sosok Presiden Jokowi tidak bisa dilepaskan dari balap mobil listrsik ini.

Baca juga: Plinplan PDIP Soal Sahroni Jadi Ketua Formula E, Sempat Bungkam Kini Teriak: Semua Bermuatan Politis

Sebagai orang nomor satu di Indonsia, Jokowi harus mengetahui perkembangan Formula E, termasuk keputusan-keputusan pentingnya.

Sahroni akan ke Istana Negara untuk melaporkan progres Jakarta E-Prix yang diinisiasi Gubernur Anies Baswedan itu.

"Setelahnya baru kita akan menghadap Pak Presiden meminta lanjutan arahan karena ini branding negara. Kami harus melaporkan ini kepada bapak Presiden, bukan melibatkan presiden terkait dengan penyelenggaraan," kata dia

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini pun memastikan penyelenggaraan Formula E sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemprov DKI bersama FEO.

"Penyelenggaraan semua totally kita yang akan mempertanggungjawabkan, karena ini event Internasional maka ini harus dilaporkan dan melaporkan kepada Bapak Presiden," lanjutnya.

PKB Takut Jokowi Terseret KPK Akibat Formula E

Politikus PKB, Daniel Johan meminta agar nama Presiden Joko Widodo tidak dibawa-bawa dalam polemik penyelenggaraan Formula E.

Pasalnya, rencana gelaran balap mobil bertenaga listrik itu kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini pun dinilai cukup membahayakan posisi Presiden Joko Widodo yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

"Jangan libatkan presiden sebelum Formula E dinyatakan clear oleh KPK," ucapnya, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: PKB Minta Gubernur Anies Tak Libatkan Presiden Jokowi dalam Polemik Formula E, Ini Alasannya

Polemik penyelenggaraan Formula E belakangan makin disorot setelah Gubernur Anies Baswedan menunjuk Bendahara Partai NasDem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana.

Untuk hal ini, Daniel mengaku tak mau ikut campur tangan lantaran itu merupakan kewenangan NasDem selalu partai yang menaungi Sahroni.

“Untuk posisi Bang Sahroni itu urusan kepanitiaan dan kebijakan NasDem, biar mereka internal yang memutuskan terbaik,” ujarnya.

Pras Sebut Bamsoet Ngawur

Sementara, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi marsudi atau Pras menilai Presiden Jokowi tidak perlu diseret ke pusaran polemik Formula E seperti pada pernyataan Bamsoet soal penentuan sirkuit.

Pernyataan Pras menanggapi Bamsoet soal penentuan lokasi sirkuit Formula E yang belakangan sudah diluruskan.

Namun poin Pras tegas bahwa Presiden Jokowi tidak boleh dibawa-bawa ke pusaran Formula E.

"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," kata Pras, Kamis (25/11/2021).

Politikus PDIP itu mengklaim sejumlah pihak mendompleng nama Jokowi untuk melancarkan ajang balap Formula E di Ibu Kota.

Ia menilai upaya tersebut tak dapat dibenarkan, terlebih saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini," jelas Pras.

Pras menegaskan upaya yang dilakukan KPK sudah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota Dewan Kebon Sirih.

"Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," tandasnya.

PSI Pasang Badan

Selain Pras yang berasal dari PDIP, PSI juga ikut bicara soal nama Jokowi yang diseret ke dalam pusaran Formula E.

Berbeda dengan Pras yang cenderung keras mementahkan pernyataan Bamsoet, gaya PSI pasang badan untuk Presiden Jokowi dengan menyorot anggaran yang digunakan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan, karena Formula E menggunakan APBD DKI Jakarta, maka Presiden Jokowi tidak bisa dikaitkan.

“Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD, jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara dalam keterangan tertulis yang dikutip TribunJakarta.com, Jumat (26/11/2021).

Terseretnya nama Jokowi dicurigainya buntut dari permasalahan, sebab adanya pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, ia bersama dengan Dewan Kebon Sirih akan melakukan pengawalan terkait  pemeriksaan tersebut oleh KPK.

“Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD,” pungkasnya.