PDIP Final Anggap Program Sumur Resapan Anies Tidak Efektif: Ada Kesalahan Pemborosan
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah ungkap alasan lain anggaran untuk sumur resapan dihapus dalam
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah ungkap alasan lain anggaran untuk sumur resapan dihapus dalam.
Diketahui, setelah dipangkas dari angka Rp300 miliar menjadi Rp120 miliar, akhirnya anggaran sumur resapan resmi dihapus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022.
Selain dinilai tidak efektif, Ida mengungkapkan alasan lainnya.
Menurutnya, perencanaan proyek sumur resapan kurang matang dan ini menjadi penyebab lain anggaran tersebut di hapus.
"Ini yang membuat kita menghentikan dan membuat jadi nol sumur resapan di anggaran 2022, karena memang perencanaannya menurut kami kurang matang," katanya, Senin (6/12/2021).
Sebagai contoh, ia menjabarkan proyek sumur resapan di Jalan Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan.
Pasalnya, belum lama dibanhun kemudian ambles. Lalu diaspal dan tak berselang lama dilubangi kembali.
Baca juga: Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, PDIP Tuding Perencanaan Program Andalan Anies Tak Matang
"Ini tentunya ada kesalahan pemborosan, sebelumnya ini sih menjadi beban saja, entah ini beban kontraktor yang membuat ini salah," ungkapnya.
Anggaran Sumur Resapan Resmi Dihapus
Setelah menimbulkan polemik lantaran banyak yang menyoroti soal efektivitasnya, kini anggaran untuk sumur resapan dalam APBD DKI tahun 2022 resmi dicoret.
"Waktu di pembahasan di komisi D dengan eksekutif dengan dinas terkait, yaitu Dinas SDA sumur resapan masih ada (dananya) Rp122 miliar. Waktu finalisasi atau pembahasan anggaran dengan TAPD banyak komplain dari anggota banggar, bahwa ada beberapa titik menurut mereka pembangunan sumur resapan ini tidak efektif yang akhirnya diputuskan oleh banggar di nol kan," papar Ida pada Rabu (1/12/2021).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan keputusan penghapusan satu diantara program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah diketuk palu saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung pada Rabu (25/11/2021) lalu.
"Dinolkan dari forum banggar kemarin. Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 miliar. Kalau di banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya di nol kan," jelasnya.
Meski tak merinci alasan dibalik penghapusan anggaran ini, politisi Nasdem ini tetap menilai bahwa sumur resapan belum bisa mengatasi genangan dan banjir di Ibu Kota.
