Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, PDIP Tuding Perencanaan Program Andalan Anies Tak Matang
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah kian menyoroti pembangunan sumur resapan di Ibu Kota.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah kian menyoroti pembangunan sumur resapan di Ibu Kota.
Terlebih, menyusulnya pembangunan sumur resapan Jalan Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan yang ambles lalu kemudian diaspa dan kemudian tak lama dilubangi kembali.
Terkait hal ini, Ida menilai perencanaan proyek sumur resapan kurang matang.
Ia pun menduga ada keselahan perencanaan dalam program andalan Gubernur Anies Baswedan itu.
"Ini kesalahan perencanaan pembuatan titik sumur resapan, kalau memang sudah ada (rencana) itu kan menggunakan APBD pembuatannya," jelanya, Senin (6/12/2021).
Politisi PDIP ini berharap pihak Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI bertanggung jawab dan membuat penggantinya.
Sehingga nantinya ada titik penyerapan air lainnya ketika hujan mengguyur lokasi tersebut.
Baca juga: Hendak Salat Subuh, Warga Kemayoran Syok Motornya Raib Dicuri Maling
"Kalau memang sudah dibuat terus ditutup pakai aspal, saya berharap Pak Yusmada (Kepala DSDA DKI) untuk membuat penggantinya di titik tersebut."
"Kan tidak mungkin, karena kemarin bermasalah akhirnya ditutup aspal itu. Kalau memang itu terjadi harapan saya Kepala Dinas buat titik di tempat lain, penggantinya sumur resapan yang ditutup oleh aspal," pungkasnya.
Program Sumur Resapan
Pembuatan sumur resapan merupakan salah satu program andalan Gubernur Anies Baswedan dalam mengatasi banjir yang kerap melanda ibu kota.
Namun, program ini belakangan menjadi sorotan dan dianggap tidak efektif dalam mengatasi banjir Jakarta.
Anggaran sumur resapan Rp122 miliar yang diajukan Pemprov DKI pada APBD 2022 pun akhirnya dicoret DPRD.
Baca juga: Nelangsa Kurir Shopee Food Motornya Dicuri saat Tidur di Trotoar Palmerah: Hasil Jerih Payah
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, mengatakan, anggaran tersebut dinolkan berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI.
