Program Sumur Resapan Garapan Anies Disebut Tak Berguna, Ketua DPRD: Yang Bener Normalisasi Sungai
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, program sumur resapan yang dijalankan Gubernur Anies Baswedan tak bermanfaat.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, program sumur resapan yang dijalankan Gubernur Anies Baswedan tak bermanfaat.
Sebab, bencana banjir hingga kini masih menjadi momok bagi warga ibu kota setiap kali musim hujan tiba.
"Sumur resapan itu enggak ada gunanya. Jakarta dibilang tidak banjir itu bohong," ucapnya usai konpers persiapan Munas FKPPI di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/12/2021).
Untuk mengatasi banjir, Prasetyo menilai, cara paling efektif ialah dengan menjalankan program normalisasi sungai.
Namun, program penanganan banjir yang jadi unggulan di masa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini mangkrak di era Anies Baswedan.
Baca juga: Tolak Mentah-mentah Usulan PSI, Ketua DPRD DKI: Buat Apa Bikin Pansus Sumur Resapan?
Padahal, Pemprov DKI hanya bertugas melakukan pembebasan lahan di wilayah bantaran sungai.
Sedangkan, proses pengerjaan normalisasi dilakukan oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP).
"Yang bener itu normalisasi. Alur sungai diperbaiki, dinormalisasi," ujarnya.
Politisi senior PDIP ini menyebut, lokasi yang tanahnya harus dibebaskan oleh Anies sejatinya sudah ditentukan.
Namun, pembayaran ganti rugi ternyata tak kunjung dilakukan Gubernur Anies Baswedan.
Bukannya menyelesaikan masalah tersebut, Anies justru mencari program lain untuk mengatasi masalah banjir di ibu kota, salah satunya dengan pembuatan sumur resapan.
Baca juga: Sumur Resapan di Bidara Cina Mangkrak, Ketua DPRD DKI Tunjuk Anies, Minta BPK dan Polisi Periksa
"Sebenarnya tinggal dicari masalahnya (kenapa normalisasi enggak jalan), tapi ini kan enggak. Malah mencari-cari hal yang enggak mungkin, seperti sumur resapan," kata Prasetyo.
Lantaran dianggap tak efektif, DPRD DKI akhirnya mencoret anggaran sumur resapan dalam pembahasan Rancangan APBD 2022.
Prasetyo pun berharap Anies bisa fokus menyelesaikan pembebasan lahan untuk normalisasi di sisa masa jabatannya yang akan berakhir Oktober 2022 mendatang.
