Breaking News:

Pelapor Juga Minta KPK Panggil Presiden Jokowi Terkait Dugaan KKN dan TPPU Gibran - Kaesang

Karena pelaporan tersebut menyangkut kedua putranya, Ubed juga meminta KPK juga memanggil Presiden Jokowi.

Penulis: Abdul Qodir | Editor: Acos aka Abdul Qodir
Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo usai melayat ke mendiang Artidjo Alkostar di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. 

TRIBUNJAKARTA.COM, - Ubedilah Badrun selaku pelapor meminta KPK untuk memanggil Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Gibran dan Kaesang dilaporkan ke ke KPK di Jakarta, Senin (10/1/2022), atas tuduhan melakukan KKN dan TPPU terkait PT SM.

Adalah Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis 98, Ubedilah Badrun, yang berani melaporkan dua anak Presiden Jokowi ke KPK ini.

"Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," kata pria yang karib disapa Ubed saat dijumpai awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (10/1/2022).

Baca juga: Dua Anak Presiden Jokowi, Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK atas Dugaan KKN dan TPPU PT SM

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Aktivis 98 Ubedilah Badrun (batik) bersama Kuasa Hukumnya, AH Wakil Kamal, saat membuat laporan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2022). Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke KPK atas dugaan KKN dan TPPU terkait PT SM.
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Aktivis 98 Ubedilah Badrun (batik) bersama Kuasa Hukumnya, AH Wakil Kamal, saat membuat laporan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2022). Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke KPK atas dugaan KKN dan TPPU terkait PT SM. (Rizki Sandi Saputra via Tribunnews)

Ubed menjelaskan, laporan ini berawal pada 2015, saat itu kata dia ada perusahaan besar berinisial PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.

Kendati begitu, kata Ubed, dalam perkembangannya pada Februari 2019, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan Rp 78 miliar. Saat itu, kedua putra Jokowi diduga memiliki saham perusahaan dan bergabung dengan PT SM.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," terang Ubedilah.

 

Baca juga: Timang-timang Kandidat Cagub DKI Penerus Anies, PDIP: Gibran Butuh Pembuktian, Risma Sudah Terbukti

Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang dan anak petinggi PT SM yakni AP.

Hal itu dapat dibuktikan karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved