CPNS Jakarta

Ini Cara Isi DRH dan Berkas yang Wajib Diunggah Peserta CPNS 2021, Lengkapi Sebelum 21 Januari 2022

Simak cara isi DRH serta daftar dokumen pemberkasan yang wajib diunggah peserta yang lolos CPNS 2021.

Editor: Muji Lestari
TWITTER BKN
Ilustrasi seleksi CPNS 

TRIBUNJAKARTA.COM - Simak cara isi DRH serta daftar dokumen pemberkasan yang wajib diunggah peserta yang lolos CPNS 2021.

Mulai 7 Januari 2022, para peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 memasuki tahap pemberkasan dokumen.

Terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh peserta.

Selain pemberkasan dokumen, peserta juga diwajibkan untuk mengisi daftar riwayat hidup (DRH).

Baca juga: Segera Isi DRH dan Unggah Dokumen, Pemberkasan CPNS 2021 Ditutup Pekan Depan

Berdasarkan Surat Pengumuman Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 18256/B-KS.04.01/SD/K/2021 tentang Perubahan Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021, tahap pemberkasan dokumen dan pengisian DRH berlangsung hingga 21 Januari 2022.

Apabila peserta yang dinyatakan lolos tidak dapat memenuhi atau melengkapi kelengkapan dokumen sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Seleksi CPNS 2022 Bakal Digelar, Menpan RB Tjahjo Kumolo Sebut Ada Ketentuan yang Baru

Dokumen pemberkasan

Berikut dokumen pemberkasan yang harus dilengkapi peserta CPNS, dikutip dari Kontan.co.id:

1. Pasfoto terbaru mengenakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah.

2. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli (Bagi Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi).

3. Hasil cetak (print out) Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman https://sscasn.bkn.go.id.

Pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai 10.000.

4. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani di atas meterai 10.000 berisi:

- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved