Didesak Hapus Gage, Pemprov DKI Pikir-pikir
Berbagai pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini disebutnya sebagai buah dari keberhasilan vaksinasi Covid-19.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Acos Abdul Qodir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta masih mempertimbangkan penghapusan ganjil genap (gage) kendaraan di DKI Jakarta.
Desakan itu datang dari DPRD DKI Jakarta dan warga seiring mengganasnya penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron.
Tujuannya, untuk mengurangi penggunaan transportasi massal yang menjadi salah satu titik penyebaran varian Omicron.
"Ya nanti itu akan jadi pertimbangan," ujar Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/1/2022) malam.
Baca juga: Waspada, Kasus Varian Omicron di Jakarta Nyaris Tembus 1.000
Baca juga: Covid-19 Varian Omicron Sudah Masuk Kota Tangerang, 4 Orang Terinfeksi Sedang Dirawat
Wagub yang karib disapa Ariza menyatakan menampung berbagai masukan terkati kebijakan gage tersebut.
Namun, menurutnya saat ini Jakarta sedang menuju fase normal.
Berbagai pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini disebutnya sebagai buah dari keberhasilan vaksinasi Covid-19.
Baca juga: Pakai Kalung Pelanggar PPKM, Ini Wajah Seorang Pengendara Moge Dikawal Polisi ke Puncak Lolos Gage
"Silakan masyarakat semua boleh memberikan masukkan untuk kami pertimbangan. Memang mobilitas cukup tinggi, karena warga Jakarta hampir kembali normal karena kita vaksinnya sudah lebih dari 120 persen bekerja, PTM 100 persen," kata Ariza.
"Namun demikian, kami minta masyarakat tetap waspada, hati-hati dan juga laksanakan prokes secara disiplin dan ketat," sambungnya.
DPRD Minta Gage Dihilangkan
Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghilangkan pembatasan kendaraan dengan mekanisme ganjil genap.
Hal ini menyusul kasus Covid-19 varian Omicron di DKI Jakarta yang sudah menembus lebih 800 kasus.
Baca juga: Kilah Wagub Ariza Banjir Jakarta 6 jam Tidak Surut Karena Dataran Rendah: Itu Memang Pengecualian
"Untuk menghadapi penyebaran Covid-19 tersebut, apalagi Omicron semakin tinggi di Provisi DKI Jakarta, kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mulai meniadakan ganjil genap sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan transportasi massal," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, dalam keterangan tertulis yang dikutip TribunJakarta.com, Rabu (19/1/2022).
Politikus Parta Demokrat ini menilai pembatasan di masyarakat sudah sangat diperlukan lantaran jumlah keterisian bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit DKI sudah mencapai 20 persen.
