Covid-19 di DKI Terus Meroket, Penambahan Kasus Tembus 1.000 Per Hari:Pemprov Mau Injak Rem Darurat?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus meroket di awal 2022 ini.

Penambahan kasus harian pun kini sudah menembus angka 1.000 kasus dalam dua hari terakhir.

Kasus aktif yang hanya berkisar di angka 217 pada pertengahan Desember lalu kini melonjak jadi 4.297.

Rumah sakit dan tempat isolasi yang tadinya sudah kosong mulai penuh kembali.

Meski ada peningkatan kasus, Pemprov DKI rupanya belum berpikir akan membuat kebijakan rem darurat.

Baca juga: Bertambah Lagi, 4 Kasus Covid-19 Varian Omicron Ditemukan di Mampang Jaksel

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, jajarannya kini masih terus memantau situasi dan kondisi penyebaran Covid-19, khususnya varian Omicron.

"Saya belum berani bicara sampai ke situ (rem darurat). Tapi yang penting akan kami sikapi (kenaikan kasus Covid-19) ini secara bijak," ucapnya di Balai Kota, Kamis (20/1/2022) malam.

Sebagai informasi, status PPKM di DKI Jakarta sudah naik ke level 2 sejak 4 Januari 2022 lalu.

Status PPKM Level 2 itu berakhir 17 Januari lalu dan diperpanjang pemerintah pusat hingga 24 Januari 2022.

Evaluasi terkait penyebaran Covid-19 yang tadinya dilakukan tiap dua minggu sekali saat ini diubah menjadi seminggu sekali.

"Ada pertimbangan khusus, pemerintah mempertimbangkan monitoring, pengawasan, dan evaluasi harus lebih cepat," ujarnya.

Baca juga: Kebayoran Baru Masuk Zona Merah Omicron, Camat Tunggu Titah Micro Lockdown dari Pemprov DKI

Penambahan kasus harian jadi yang tertinggi

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus meroket, hari ini Kamis (20/1/2022) tercatat ada temuan 1.155 kasus baru di ibu kota.

Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah transmisi lokal dengan jumlah 906 kasus.

Kemudian, sebanyak 249 kasus lainnya terdeteksi dari pelaku perjalanan luar negeri.

Penambahan kasus ini menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kasus baru Covid-19 terbanyak di Indonesia hari ini.

Secara nasional, hari ini ada penambahan 2.116 kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Ibu dan 2 Anak di Pegadungan Terinfeksi Omicron, Lurah Ungkap Kondisi Warganya: Tidak Ada Penambahan

Penambahan kasus ini signifikan ini menyebabkan jumlah kasus aktif di ibu kota terus melonjak.

Data dari Dinas Kesehatan DKI, kasus aktif di ibu kota kini sudah berada di angka 5.642 kasus.

Adapun total kasus Covid-19 sejak awal pandemi sudah menembus angka 874.259.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 855.026 pasien dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan 97,8 persen.

Kemudian, ada 13.591 orang yang meninggal dengan tingkat kematian 1,6 persen.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 dalam sepekan terakhir berada di angka 4,4 persen.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menentukan, standar positivity rate tak lebih dari 5 persen. 

Baca juga: Ibu dan 2 Anak Positif Omicron, Lurah Pegadungan: Mereka Liburan dari Luar Negeri

Puncak Kenaikan Kasus Omicron pada Pertengahan Februari 2022

Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan strategi penanganan kasus Covid-19, kepada para Epidemiologi secara virtual, Jakarta, Kamis (4/2/2021). (Dokumentasi Humas Kemenko Marves)

Pemerintah memprediksi puncak gelombang kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia terjadi pada pertengahan Februari sampai awal Maret 2022.

Hal itu, berdasarkan perkembangan kasus Omicron di berbagai negara yang juga mengalami kenaikan.

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai Langkah mitigasi untuk menekan lonjakan kasus Omicron di Indonesia.

Mulai dari meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan hingga menggencarkan vaksinasi di seluruh wilayah.

Baca juga: Masuk Zona Merah Omicron, Ada 21 Kasus Covid-19 di Kebayoran Baru

“Berdasarkan berbagai data yang telah kita amati. Dari hasil trajectory kasus Covid-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini.”

“Namun, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI.

Menurutnya, berbagai langkah mitigasi itu, ialah penegakan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi, dan pengetatan mobilitas yang akan menjadi opsi terakhir untuk dilakukan.

Luhut pun mengimbau agar perkantoran menerapkan work from home (WFH) bagi karyawannya untuk mengurangi aktivitas berkumpul.

“Kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100 persen tidak usah 100 persen yang hadir, jadi dilihat situasinya, bisa diatur kantor masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan, pemerintah akan melakukan akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat.

Utamanya, yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan lebih masif untuk menahan laju penyebaran kasus.

Ia menegaskan, hanya yang sudah vaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik.

Baca juga: Jakarta Diharap Jadi Pusat Perekomian, Wagub DKI Enggan Bocorkan Pembahasan dengan Pakar

Oleh karena itu, Menko Marves meminta masyarakat yang belum vaksinasi segera melakukan vaksinasi.

Kemudian, pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi dan kabupaten/kota yang belum mencapai 70 persen dari target sasaran, sebagaimana dilansir Setkab.go.id.

Meski Omicron diprediksi puncak kenaikan kasusnya pada bulan Februari, Luhut menegaskan pemerintah siap menghadapi Omicron.

“Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan kita hari ini sudah cukup siap untuk menghadapi Omicron ini.”

“Namun, langkah-langkah preventif yang berasal dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama penekanan laju penyebaran kasus ini,” tandasnya.

Pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri untuk kegiatan yang tidak esensial. (*)