PKS DKI Tanggapi Pernyataan Edy Mulyadi: Istilah Orang Betawi 'Jin Buang Anak' Itu Maksudnya Jauh

Ia menggarisbawahi soal frasa "jin buang anak" yang menurutnya merupakan istilah orang Betawi untuk menyatakan lokasi yang jauh.

Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Abdul Aziz di Gedung DPRD DKI, Senin (24/1/2022) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Soal pernyataan Edy Mulyadi yang menyebut lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat "jin buang anak" ditanggapi Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Abdul Aziz.

Aziz mengaku sudah mengetahui soal pernyataan Edy dan permintaan maafnya.

Ia menggarisbawahi soal frasa "jin buang anak" yang menurutnya merupakan istilah orang Betawi untuk menyatakan lokasi yang jauh.

"Tentang jin buang anak ya? saya sudah baca tadi pagi.  Saya liat beliau sudah minta maaf sudah ada beritanya kalau beliau minta maaf. Namanya istilah orang Betawi tempat jin buat anak itu maksudnya jauh. Udah minta maaf itu ya," katanya di Gedung DPRD DKI, Senin (24/1/2022).

Aziz mengakui, Edy Mulyadi memang sempat menjadi calon legislatif (Caleg) DPR RI di Dapil Jakarta 3 dari PKS pada tahun 2019.

Namun Edy kini bukan lagi kader, sehingga pernyataannya tidak mewakili PKS.

"Betul ya, saya kira ini mewakili masyarakat tidak mewakili partai karena Pak Edi pun bukan partai apapun saya kira," jelas Aziz.

Baca juga: PKS DKI Lepas Tangan Soal Edy Mulyadi Sebut Lokasi IKN Tempat Jin Buang Anak: Pak Edi Bukan Struktur

Saat itu, Edy Mulyadi gagal melenggang ke Senayan.

Ia tidak terpilih sebagai dewan dan lantas tidak lagi berbaju PKS.

"Waktu itu memang ketika jadi caleg harus memenuhi syarat harus ada kartu tanda anggota, tapi setelah beliau tidak lolos ya beliau tidak lagi tergabung dalam PKS," ungkaonya," papar Aziz.

Kendati demikian, Aziz berpendapat jika ada masukan terhadap pemindahan IKN harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Abdul Aziz di Gedung DPRD DKI, Senin (24/1/2022)
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Abdul Aziz di Gedung DPRD DKI, Senin (24/1/2022) (Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta)

"Saya kira kita harus bijak lah terlepas partai apapun, selama memberikan masukan kita harus terima karena ini masukan yang positif dan memang harus di tindak lanjuti pemerintah," pungkasnya.

Viral Pernyataan Edy Mulyadi

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved