KPK Diminta Usut Kasus Gratifikasi dan Suap eks Sekretaris MA Nurhadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk melanjutkan pengusutan kasus mafia peradilan yang melibatkan eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi.

Editor: Wahyu Septiana
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk melanjutkan pengusutan kasus mafia peradilan yang melibatkan eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk melanjutkan pengusutan kasus mafia peradilan yang melibatkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Sebelumnya, KPK juga telag menahan dua tersangka baru kasus korupsi e-KTP yakni Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman mengapresiasi penahanan terhadap dua tersangka kasus korupsi e-KTP tersebut.

“Saya beri apresiasi atas kinerja KPK yang menahan dua tersangka kasus korupsi e-KTP itu,” kata Bonyamin Saiman saat dihubungi awak media melalui telepon, Senin (7/2/2022).

Bonyamin menyebutkan, sampai saat ini tidak ada kasus korupsi yang tuntas ditangani KPK.

Dia menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kasus korupsi KPU tahun 2005, Miranda Goeltom, dan kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang melibatkan Nurhadi.

Baca juga: Di Bawah Guyuran Hujan, Ketua DPRD DKI Sambangi KPK Bawa Sebundel Dokumen APBD Terkait Formula E

Khususnya untuk kasus suap dan gratifikasi eks Sekretaris MA Nurhadi, Bonyamin menyebut makelarnya belum ditangkap.

Ia menyebut, ada tiga orang saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK beberapa tahun lalu dilepas begitu saja.

Ilustrasi Korupsi
Ilustrasi Korupsi (kupasmerdeka.com)

“Padahal tiga saksi ini dicurigai ikut bermain dalam kasusnya Nurhadi. Kenapa mereka dilepas,” ujarnya.

Namun, Bonyamin tidak menyebutkan tiga saksi yang dimaksud.

Bonyamin menegaskan, ketidaktuntasan penanganan kasus Nurhadi tidak akan membuat jera oknum dan para mafia peradilan.

Mereka akan terus mengulangi lagi di kasus yang berbeda.

Baca juga: Pejabatnya Pernah Diperiksa KPK, Ini Profil PT Jaya Konstruksi Pemenang Tender Sirkuit Formula E

Ia juga mempertanyakan kenapa rencana dikenakannya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Nurhadi tidak diterapkan hingga kini.

“KPK enggak tuntas menangani perkara suap dan gratifikasi Nurhadi dan kasus-kasus lainnya,” pungkas Bonyamin.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved