Kursi Wagub Papua Disarankan Lekas Diisi Tak Dibiarkan Kosong

TRIBUNJAKARTA.COM -  Kursi Wakil Gubernur Papua disarankan lekas diisi dan tidak dibiarkan lama kosong.

Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menilai, pembiaran kekosongan Wagub Papua merupakan bentuk dari tidak adanya tanggung jawab dan kepedulian pimpinan partai politik terhadap kondisi pemerintahan di Papua. 

Apalagi, Gubernur Papua, Lukas Enembe dikabarkan telah memilih dua nama yakni Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda dan Sekretaris KONI Papua Kenius Kogoya sebagai kandidat calon Wakil Gubernur Papua.

Arief menyarankan pimpinan parpol pengusung pasangan Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal menyetujui usulan Gubernur Papua untuk dua calon Wagub Papua ini.

Pasalnya, kata Arief, Wagub Papua itu harus bisa bekerja sama dengan gubernur Papua saat ini.

Baca juga: Cerita Natalius Pigai Lagi Nganggur di Papua Ditelepon Langsung Menteri, Diminta Jadi Stafsus

"Ini kok terkesan justru parpol-parpol pengusung seakan-akan melakukan pembiaran kekosongan posisi wagub Papua. Padahal infonya Lukas Enembe sudah menyerahkan dua nama kandidat Wagub Papua yang dipilihnya itu kepada parpol koalisi pengusung saat pilkada Papua 2018 lalu," kata Arief kepada wartawan, Kamis (10/2/22).

Arief mengungkapkan adanya kabar parpol pendukung menyodorkan nama Paulus Waterpauw mengisi kursi Wagub Papua.

"Ini juga bukti kalau suara masyarakat Papua pemilih parpol pengusung pada Pemilu 2014 tidak dipedulikan sama sekali oleh parpol pengusung tersebut. Sebab bagaimanapun Paulus Waterpauw itu bukan kader partai ," kata Arief.

Baca juga: Kisah Natalius Pigai Merantau dari Papua ke Jawa: Tak Punya Ongkos Hingga Masuk Sel di Kapal Laut

Karenanya, kata Arief, jika memang parpol parpol tersebut punya kepedulian terhadap masyarakat Papua, sebaiknya dua nama yang diusulkan oleh Gubernur Lukas Enembe segera disetujui oleh pimpinan Parpol pengusung. 

"Toh dua tokoh yang diusulkan untuk posisi wagub Papua itu juga asli kader partai politik yang mengusung pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal pada pilkada 2018," sebut Arief. 

Arief khawatir, jika sampai habis waktunya posisi Wagub Papua tidak juga terisi maka hal ini bisa membuat ketegangan politik lokal di Papua nantinya. 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, kursi Wakil Gubernur Papua harus segera diisi, jangan sampai dibiarkan kosong. Hal itu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

"Jangan biarkan kursi Wagub Papua kosong. Karena bagaimanapun, Gubernur butuh wakilnya tuk menjalankan tugas yang sangat berat di Papua," kata Ujang saat dihubungi, Senin (31/1/2022).