Kepuasan Warga Pada Rumah DP 0 Rupiah Rendah, PSI Desak Anies Beberkan Masalah yang Ada
Sebab dari data yang diterimanya per Oktober 2021 lalu, baru 942 unit yang terealisasi dari target 250 ribu unit.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Acos Abdul Qodir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PSI DPRD DKI desak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka atas permasalahan pada program rumah DP 0 rupiah.
Terlebih, berdasarkan hasil jajak pendapat Lembaga Survei Populi Center, tingkat kepuasan warga terkait program rumah DP 0 rupiah hanya 25,7 persen.
Padahal, program rumah DP 0 Rupiah merupakan satu di antara janji Anies saat kampanye kala Pilkada di tahun 2017 lalu.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza mengatakan harus ada keterbukaan soal data soal unit hunian yang sudah dibangun.
Sebab dari data yang diterimanya per Oktober 2021 lalu, baru 942 unit yang terealisasi dari target 250 ribu unit.
Baca juga: Sebut Rumah DP 0 Rupiah Gagal Total, PDIP: Program Asal Ada dari Anies Baswedan
Sehingga Fraksi PSI menolak upaya Anies yang melakukan revisi target pembangunan dari 250 ribu menjadi 28.366 unit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“DP 0 itu sudah ada di RPJMD Jakarta dengan target 250.000 unit dibangun. Sedangkan dari pidato beliau di paripurna akhir tahun lalu dikatakan baru 942 unit. Jadi program ini bukan DP nya yang nol, tapi progressnya yang nol persen, lalu karena gagal maka targetnya mau diturunkan menjadi 29.366 unit," jelasnya, Jumat (11/2/2022).
Berangkat dari hal inilah Politisi PSI ini menuntut Mantan Mendikbud itu untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai permasalahan yang menyertai program rumah DP 0 rupiah.
"Lagipula cicilan Rumah DP nol juga tidak mungkin dapat dijangkau bagi warga yang hidup dibawah garis kemiskinan, bahkan untuk yang UMP saja tetap sulit, Pemprov DKI seharusnya memfokuskan rumah DP 0 agar diperuntukkan bagi masyarakat kecil, seperti yang tinggal di bantaran sungai agar mereka bisa mendapatkan hunian yang layak," lanjutnya.
"Kita masih ingat jelas warga yang meninggal karena huniannya tidak layak sangat tidak manusiawi, Ini butuh penjelasan konkrit dari beliau jgn biasakan bersembunyi dan minta Pak Wagub yang jawab, kalau seremonial baru kencang,” tandasnya.
