Formula E

Taufik Gerindra Ibaratkan Beli Tiket Formula E Seperti Apartemen, PDIP: Apartemen Banyak yang Bodong

Polemik soal penyelenggaraan Formula E kian memanas, Gerindra pun pasang badan membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

(KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI)
Anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak di Komisi B, DPRD DKI, Senin (3/2/2020) 

Sehingga tak masalah bila tiket lebih dulu dijual sembari pengerjaan sirkuit di kawasan Ancol terus berjalan.

Wakil Ketua DPRD, M Taufik saat melayat ke rumah duka Abraham Lunggana di Kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (14/12/2021).
Wakil Ketua DPRD, M Taufik saat melayat ke rumah duka Abraham Lunggana di Kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (14/12/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/SATRIO SARWO TRENGGINAS)

"Enggak ada masalah dong gimana, namanya marketing orang dagang gitu loh. Coba kalo beli apartemen saya mau tanya. apartemennya udah jadi belum?. Pokoknya intinya jalan (pembangunan sirkuit), jadi, gitu," ungkapnya.

Anies Dinilai Tidak Rasional

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak merasa Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda tidak rasional lantaran mau membuka penjualan tiket Formula E pada Maret 2022 mendatang.

Pasalnya, lintasan balap atau trek Formula E yang akan dibangun di kawasan Ancol, Jakarta Utara belum terlihat wujudnya.

"Rencana penjualan (tiket Formula E) ke bulan Maret sesuatu yang tidak rasional. Trek juga belum tentu disetujui oleh FEO (Formula E Operations) sehingga penjualan tiket juga belum waktunya," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Tiket Formula E Mau Dijual Maret Meski Trek Belum Jadi, PDIP Nilai Anies Tidak Rasional

Anggota Komisi B DPRD DKI ini pun menilai PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD yang ditunjuk Gubernur Anies Baswedan untuk menggelar Formula E tidak bekerja dengan profesional.

Terlebih awalnya Jakpro berencana membuka penjualan tiket Formula E di bulan Februari ini.

"Kalau tiket tiket dijual bulan Februari ini, maka itu tidak rasional karena trek saja belum ada dan acara juga belum jelas lalu dasar penjualan tiket juga tidak jelas," ujarnnya.

"Rencana penjualan tiket bulan Februari ini juga menunjukkan kerja ₩anitia tidak profesional. Acaranya saja belum jelas, tiket sudah mau dijual," tambahnya menjelaskan.

Untuk itu, Gilbert meminta direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan panitia Jakarta ePrix untuk bersikap profesional dan proporsional.

"Pembagian kerja atau porsi kerja masing-masing seharusnya jelas, termasuk bentuk kontrak kerja antara Jakpro dan panitia," kata dia.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved