Penetapan Haji Lulung Jadi Ketua DPW Bermasalah, PPP Terancam Tak Lolos Verifikasi Pemilu 2024

Kuasa hukum Saiful Rahmat Dasuki mengatakan, sengketa terpaksa dilanjutkan melalui jalur hukum lantaran Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak merespon

TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki 'RI 1' saat berada di DPW DKI Jakarta dalam acara istighosah dan doa bersama untuk Alm Haji Lulung, Minggu (30/1/2022) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penetapan Abraham Lunggana alias Haji Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI masih meninggalkan polemik.

Pasalnya, pada musyawarah wilayah telah menetapkan Saiful Rahmat Dasuki sebagai Ketua DPW PPP DKI terpilih.

Sengketa ini pun masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sidang pertama digelar Selasa (22/3/2022) kemarin.

Kuasa hukum Saiful Rahmat Dasuki mengatakan, sengketa terpaksa dilanjutkan melalui jalur hukum lantaran Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak pernah merespon permasalahan ini.

"Kami harus serius menangani masalah ini melalui jalur hukum, karena mahkamah partai tidak pernah merespon," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).

"Selain itu, Ketum PPP juga tidak mau ikut menyelesaikan masalah ini, justru mengeluarkan keputusan yang janggal dan masalah ini jadi berkepanjangan," sambungnya.

Baca juga: Haji Lulung Meninggal: Anies Ikut Salat Jenazah & Ahok Hingga Jokowi Kirim Karangan Bunga

Juhdi menjelaskan, pihaknya menuntut agar dilakukan pembatasan surat keputusan partai nomor 0060/SK/DPP/W/IX/2021.

Adapun surat keputusan itu berisi tentang pengesahan Haji Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

Gugatan melalui mahkamah partai sejatinya sempat diajukan Saiful Rahmat Dasuki lantaran keterpilihannya dalam musyawarah wilayah PPP justru tidak diakui DPP partai.

Pengurus PPP pun malah memilih Haji Lulung yang saat ini masih tercatat sebagai kader PAN.

"Kita tahu pada 27 Mei 2021 itu DPW PPP kan sudah mengadakan musyawarah wilayah, yang kemudian menetapkan formatur. Dari formatur ini kemudian sudah ada unsur DPW, unsur DPC. Jadi sudah memenuhi unsur," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki 'RI 1' saat berada di DPW DKI Jakarta dalam acara istighosah dan doa bersama untuk Alm Haji Lulung, Minggu (30/1/2022)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki 'RI 1' saat berada di DPW DKI Jakarta dalam acara istighosah dan doa bersama untuk Alm Haji Lulung, Minggu (30/1/2022) (TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH)

Formatur itu pun sudah diajukan kepada DPP PPP, namun Ketum PPP Suharso Monoarfa justru tidak mengakui Saiful Rahmat Dasuki sebagai Ketum PPP DKI terpilih.

"Panitia formatur ini sudah memilih Haji Saiful Rahmat Dasuki, tapi justru tidak diakui. Malah memilih Haji Lulung yang masih menjadi anggota Dewan dari Partai PAN. Ini rangkaiannya bermasalah loh," kata dia.

Sengketan ini pun dikhawatirkan bisa mengganggu agenda-agenda partai yang sudah tersusun dengan baik.

Kondisi ini pun bisa mengganggu proses verifikasi yang akan dilakukan KPU jelang Pemilu 2024 mendatang.

Bila tak lolos verifikasi, PPP pun terancam tidak bisa ikut Pemilu 2024 mendatang.

Sepertidiketahui, Haji Lulung telah meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita pada Selasa (14/12/2021) pukul 10.51 WIB.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved