Tidak Ada Jatah & Prioritas, Pesan Tegas Panglima TNI ke Jenderal Bintang 4 Soal Penerimaan Prajurit

TRIBUNJAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan pesan tegas kepada sesama jenderal bintang empat soal persiapan peneriman prajurit TNI.

Jenderal bintang empat yang dipesankan khusus oleh Jenderal Andika itu ialah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Jenderal Andika menegaskan tidak boleh ada "jalur tol" dalam rekrutmen prajurit TNI Angkatan Udara baik di tingkat Tamtama, Bintara, maupun Perwira.

Dia juga menegaskan tidak boleh ada calon prajurit yang diprioritaskan dengan pertimbangan terkait beasiswa.

Jenderal Andika mengingatkan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi prajurit TNI.

Baca juga: Jenderal Andika Naiki Kapal Selam Canggih Australia, Sejarah Leluhurnya Ada Kaitan dengan Indonesia

"Jadi, program beasiswa, itu tidak kemudian mendapatkan 'jalur tol'. Sama sekali tidak. Jangan kemudian yang beasiswa tahu-tahu dapat prioritas.

Tidak ada. Tidak boleh. Kita harus fair," kata Jenderal Andika kepada KSAU seperti ditayangkan di Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Senin (25/4/2022).

Selain itu, ia juga meminta agar tidak ada perlakuan khusus terhadap lulusan SMA tertentu dalam rekrutmen prajurit TNI AU.

Jenderal Andika menekankan hanya hasil seleksi dari calon prajurit saja yang harus dijadikan pertimbangan.ra

"Kita hanya melihat hasil seleksinya, titik.

Tidak ada, apalagi misalnya komitmen, oh jatah dari SMA A berapa.

Tidak ada. Semua berhak menjadi perwira TNI AU melalui jalur AAU," kata Andika.

Dalam kesempatan tersebut, Fadjar mengatakan bahwa jajaranmya terus memantau arahan dari Andika tersebut.

"Siap. Kami monitor terus, kami update terus yang dari perintah Bapak," kata Fadjar kepada Andika.

Baca juga: Beraninya Foto Jenderal Andika Diedit Pakai Baju Berlogo PKI, Padahal Kebijakannya Tuai Pujian

Jenderal Andika perbolehkan keturunan PKI jadi TNI

Beberapa waktu lalu, Jenderal Andika memberi izin anak atau keluarga anggota PKI untuk masuk TNI.

Hal itu dikatakannya saat Rapat Penerimaan Prajurit TNI Tahun Anggaran 2022, pada Rabu (30/3/2022).

Mulanya Jenderal Andika menanyakan salah satu syarat yang dijadikan pedoman untuk penerimaan prajurit TNI yang di antaranya tes mental ideologi, psikologi, kesamaptaan jasmani, kesehatan hingga akademik.

"Nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?" tanya Andika dalam rapat tersebut yang dikutip dalam laman YouTube pribadinya.

Terkait pertanyaan dari Andika tersebut, seorang anggota dalam rapat memberikan jawabannya.

"Pelaku kejadian tahun 65-66," kata seorang anggota TNI dalam rapat.

"Itu berarti gagal, apa bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?" tanya lagi Jenderal Andika.

"Izin Tap MPRS nomor 25," jawab anggota tersebut.

Mendapati jawaban tersebut, Jenderal Andika lantas menanyakan mekanisme yang dilarang Tap MPRS nomor 25 itu.

Baca juga: Keturunan PKI Boleh Masuk TNI, Jenderal Andika Perkasa: Dasar Hukumnya Apa yang Dillanggar Sama Dia?

"Yang dilarang dalam Tap MPRS nomor 25, satu ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65," beber anggota tersebut.

"Yakin ini? Cari, buka internet sekarang," perintah Jenderal Andika.

Sebagai informasi dalam Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 tertuang aturan tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme sehingga menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.

Atas hal itu, Jenderal Andika menyampaikan apa yang menjadi isi dari Tap MPRS tersebut.

"Saya kasih tau nih, Tap MPRS nomor 25 tahun 66 itu, satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang tidak ada kata-kata underbow segala macam; menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya," kata Jenderal Andika.

Atas hal itu, Jenderal Andika kembali menanyakan ada atau tidaknya hal yang dilanggar oleh keturunan PKI ini dalam Tap MPRS apa, berdasarkan dasar hukum.

Sebab kata dia, apa yang sudah tertuang dalam Tap MPRS nomor 25 tahun 66 itu dasar hukum dan legal.

"Keturunan (PKI) ini melanggar Tap MPRs apa, dasar hukumnya apa yang dilanggar sama dia?" tanya Jenderal Andika.

"Siap tidak ada," jawab anggota tersebut.

Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto yang disemprot Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal larangan keturunan PKI jadi prajurit TNI. (Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa)

"Oke hapus (poin) nomor 4," tegas Jenderal Andika.

Atas hal itu, Jenderal TNI bintang empat itu menegaskan kepada jajarannya untuk patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

Dirinya juga meminta, kalau ada larangan harus dipastikan pula sesuai dengan dasar hukum.

"Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundangan ingat ini, kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum, zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa tidak, karena apa saya menggunakan dasar hukum," tukas Jenderal Andika.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Panglima TNI Jenderal Andika Tegaskan Tidak Boleh Ada 'Jalur Tol' Dalam Rekrutmen Prajurit TNI AU