Wali Kota Depok Digugat DPRD
Ini Penampakan KDS yang Jadi Biang Mosi Tidak Percaya 38 Anggota DPRD Depok, Mirip Logo PKS?
Mosi tidak percaya itu berkaitan dengan Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN).
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Yogi Jakarta
Melansir dari situs resmi Pemerintah Kota Depok, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan, tahun ini pihaknya menyalurkan 4.000 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), 1.744 renovasi Rumah Tidak Layak huni (RTLH), 3.000 bantuan pangan bagi lansia, dan disabilitas dan 923 santunan kematian (sankem).
“Kemudian ada 8.770 bantuan siswa SD/MI, 459 bantuan siswa SLB, 6.872 bantuan siswa SMP/MTS sederajat, 774 bantuan siswa SMK sederajat dan 40 bantuan pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja.
KDS akan distribusikan dalam dua jenis yakni ATM Berbasis Kartu Keluarga, dan ATM bagi siswa didik kurang mampu dari SD hingga pendidikan tinggi,” ujar Idris dalam peluncuran program tersebut.
Data para penerima program ini pun telah terverifikasi.
Baca juga: Ribuan Pegawai Pemkot Depok Ikuti Tes Covid-19 Usai Libur Lebaran, Hasilnya 19 Orang Positif
Idris mengatakan program ini terintegrasi berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Alhamdulillah melalui KDS Pemkot Depok berharap dapat mengangkat derajat warga yang kurang mampu, mengentaskan kemiskinan.
Baik yang sudah masuk DTKS maupun yang belum terdaftar di dalamnya akan dibantu untuk diverifikasi sesuai regulasi,” kata dia.
Idris berujar pihaknya akan terus memonitor penyaluran KDS ini, agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
“Kami berharap masyarakat dapat terbantu dan terlepas dari himpitan ekonomi,” tuturnya.