Hari Buruh 2022
Wagub Ariza Dukung Anies Larang JIS Dipakai Gelar May Day: Tak Boleh untuk Kepentingan Politik
"JIS itu digunakan bersama untuk olahraga, kepentingan seni budaya, bahkan kepentingan agama," katanya.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritik setelah peringatan Hari Buruh atau May Day batal diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS).
Hal ini terjadi lantaran Anies tak juga memberikan izin kepada para buruh untuk menggunakan stadion megah di utara Jakarta itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menegaskan, JIS tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang sarat unsur politik.
"JIS tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik," ucapnya di Balai Kota, Kamis (12/5/2022).
Orang nomor dua di DKI ini mengakui, JIS memang dirancang bukan hanya untuk menggelar pertandingan sepak bola.
Baca juga: Buruh Pilih SUGBK Dibandingkan JIS sebagai Lokasi May Day Besok, Alasan Politis Coba Dipatahkan
Beberapa kegiatan lainnya, seperti konser hingga ibadah seperti salat idulfitri pun bisa diselenggarakan di JIS.
Namun, kegiatan politik sangat diharamkan untuk diselenggarakan di lingkungan stadion berkapasitas 82.000 tempat duduk ini.
"JIS itu digunakan bersama untuk olahraga, kepentingan seni budaya, bahkan kepentingan agama," katanya.

Dilansir dari Tribunnews.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan protes kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada konferensi pers, Jumat (29/4/2022).
Hal berkenaan dengan rencana penggunaan Jakarta International Stadium (JIS) untuk peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), 14 Mei 2022 mendatang.
Said Iqbal mengatakan dirinya belum menerima konfirmasi dari Pemprov DKI Jakarta untuk dan menuding pembangunan JIS hanya sebuah pencitraan.
Padahal pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur dan Pemda DKI Jakarta.
“Kami protes keras dan menyayangkan sikap Gubernur Anies Baswedan beserta beberapa oknum DPRD yang hanya pencitraan. Pencitraan terhadap JIS, seolah-olah JIS milik Pemda dan DPRD DKI Jakarta terhadap 2 partai tertentu. Seolah-olah JIS pencitraan Gubernur Anies,” kata Said Iqbal.
Baca juga: Sponsor Formula E Belum Ketahuan Meski Balapan Tinggal 3 Minggu Lagi, Wagub: Tanya ke Jakpro
“Hingga hari ini belum ada satu kata patah pun dari Gubernur Anies Baswedan terhadap permohonan dari Partai Buruh dan Serikat Buruh untuk menggunakan JIS yang surat resminya kita sudah kirimkan 3 hari lalu. Bahkan saya sudah melakukan WA secara personal, memohon kepada Gubernur dan saya telepon berulang-ulang juga tidak direspon,” ujarnya.

Said Iqbal mengatakan JIS milik publik, meskipun pengelolaannya dikelola oleh Pemda DKI.
JIS dibangun dengan pajak rakyat, menurutnya sudah seharusnya publik juga dapat menggunakan JIS, meskipun dibarengi dengan peraturan yang berlaku.
“Itu soft launching main bola, boleh. Kalau memang khawatir ada kerusakan, Partai Buruh dan serikat buruh berulang-ulang bilang, kami menggunakan uang jaminan seperti menggunakan GBK, Istora Senayan, maupun Sport Center Kelapa Gading. Itu biasa kalau uang jaminan kerusakan,” ujarnya.
Said Iqbal menuding Anies Baswedan tengah melakukan pencitraan jelang pencalonan presiden.
Baca juga: Soal Pj Gubernur Pengganti Anies, Wagub Ariza Tutup Mulut Rapat-rapat: Itu Kewenangan Pak Jokowi
Menurut Said Iqbal, sikap Gubernur DKI berkenaan dengan JIS untuk Hari Buruh, berbeda saat menjawab isu upah minimum.
Ia juga menyayangkan Jakpro sebagai pengelola JIS menjawabnya melalui media, yang ia sebut sebagai perilaku yang tidak profesional. Padahal pihaknya telah melayangkan surat resmi.
“Jawab dong surat kami, boleh atau tidak,” ujarnya.
“Surat kami tidak dijawab, WA kami tidak dijawab, berkali-kali di telepon tidak dijawab. Bahkan dijawab Jakpro lewat media. Jangan pencitraan, itu uang rakyat, ada uang pajak rakyat dan buruh di dalamnya,” katanya