Wakil Ketua DPRD Kritisi Polemik Parkiran RSU Tangsel: Pemkot Kalah dengan Ormas

TRIBUNJAKARTA.COM - Polemik parkiran Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan (Tangsel) yang dikuasai organisasi masyarakat (ormas) menuai kritik keras dari Wakil Ketua DPRD Tangsel, Li Claudia Chandra.

Alin, panggilan karibnya, menyatakan bahwa Pemerintah Kota atau Pemkot Tangsel telah kalah dari ormas.

Seperti diberitakan TrbunJakarta.com sebelumnya, lahan parkir RSU Tangsel dikelola oleh ormas selama beberapa tahun terakhir.

Mereka menarik pungutan sebesar Rp 3 ribu untuk pengendara motor dan Rp 5 ribu untuk pengendara mobil.

Pungutan tersebut pun tidak menjadi retribusi untuk Pemkot melainkan masuk ke pendapatan si ormas.

Baca juga: Nada Tinggi Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan Bicara Parkiran RSU Tangsel yang Dikelola Ormas

"Pertama  adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kalah dengan ormas. Aturan dalam hal ini Perda telah di kalahkan oleh ormas dan ini memalukan sekali karena terjadi sudah cukup lama," ujar Alin kepada TribunJakarta.com, Selasa (17/5/2022).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Tangsel itu juga mengatakan, seharusnya fasilitas kesehatan pelat merah menghasilkan retribusi dari lahan parkirnya.

Pemasukan dari retribusi kepada pemkot kemudian digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kedua adalah kerugian bagi masyarakat Tangsel karena retribusi yang harusnya kembali kemasyarakat dalam bentuk pembangunan akan berkurang akibat pendapatan daerah berkurang," ujar Alin.

Tidak ada jalan lain, Alin menegaskan Pemkot Tangsel harus menjalankan amanat Perda nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

"Ketiga, Pemerintah Kota Kalau mau PAD-nya bertambah dan harga diri Pemkot ada di mata masyarakat, laksanakan Perda retribusi perparkiran sesuai peraturan yang berlaku," kata Alin.

"Pemkot tidak boleh kalah oleh ormas atau individu, Pemkot punya aparat penegak hukum. Tinggal mau atau tidak wali kota mengambil tindakan," pungkasnya.

Nada Tinggi Pilar

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menanggapi dengan nada tinggi saat ditanya soal pengelolaan parkir RSU Tangsel yang berlokasi di Jalan Pajajaran, Pamulang itu.

Hal pertama yang ia katakan adalah tentang proses lelang pengelolaan parkir yang harus segera dituntaskan.

"Itukan harus segera ini, Dishub harus segera lelang," kata Pilar usai meninjau kebakaran pasar di belakang Plaza Ciputat, Jumat (13/5/2022).

Pilar menjelaskan, sebenarnya pengelolaan parkir RSU Tangsel sudah dimenangkan oleh sebuah perusahaan.

Baca juga: Setahun Benyamin-Pilar, Gema Kosgoro Demo: Sebut Tangsel Marak Open BO Karena Minim Lapangan Kerja

Namun karena adanya konflik internal di perusahaan itu akhirnya pengelolaan parkir tidak berjalan.

Hal itu yang membuat ormas bisa masuk menguasai.

Pilar juga mengutarakan ketidaksetujuannya dengan penguasaan ormas di lahan milik pemerintah itu.

"Enggak ada urusan ormas. Siapapun aturannya enggak boleh menguasi lahan milik pemerintah," tegas Pilar.

"Karena kemarin kan ada konflik intern, di tubuh perusahaan yang menang lelang. Tapi itu pemenang yang lama, kan sudah habis. Coba segera Pak Kadishub lelangnya," tambahnya.

Masih dengan nada tinggi, Pilar menegaskan, parkiran seluruh aset pemerintah tidak boleh dikelola atau dikuasai ormas.

Menurutnya, hal itu akan menimbulkan banyak sekali masalah di tengah masyarakat, termasuk kecemburuan sosial.

Perkara parkir RSU Tangsel dikuasai ormas bukan sehari dua hari, melainkan sudah menahun.

Kendati geram, Pilar mengaku mengetahuinya dan sengaja memberikan keleluasaan terhadap ormas mengelola parkir tanpa pemasukan ke pemerintah.

Pilar menyebut ormas bisa menguasai lahan parkir RSU Tangsel itu karena mereka menyewa.

Namun Pilar tidak menyebutkan sewanya kepada siapa.

"Cuma karena ada proses persiapan lelang, kita kasih keleluasaan lah untuk, kan enggak ada yang jaga, tapi kalau sudah selesai lelang dan sudah ada pemenangnya, nah itulah. Dan mereka sewa," pungkas Pilar.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Tangsel, Chaerudin, yang langsung dipanggil Pilar saat wawancara, menjawab terbata-bata soal lelang pengelolaan parkir RSU Tangsel.

"Sudah pak, Sudah Pak, jalan (proses lelang)," kata Chaerudin.

Warga Ngadu ke Airin

Kasus parkiran RSU Tangsel juga sempat ramai pada era kepemimpinan Wali Kota AIrin Rachmi Diany.

Saat itu warga mengadukan hal pengelolaan parkir yang dikuasai ormas langsung kepada Airin saat sedang meninjau gedung II RSUD Tangsel yang baru saja diresmikan olehnya pada Kamis (28/6/2018).

Saat itu pihak kepolisian sampai turun memeriksa dugaan pungutan liar atau pungli pada lahan parkir RSU Tangsel.

11 orang dari ormas Ikatan Pemuda Pamulang Barat diperiksa polisi.

Saat itu, kesimpulan sementaranya adalah pihak RSU Tangsel mengetahui pengelolaan parkir itu.

Kesepakatan antara manajemen RSU Tangsel dengan ormasnya dilakukan secara tidak tertulis dengan tujuan memberdayakan masyarakat karena tidak adanya perusahaan pengelola parkir yang ditunjuk Sekretaris Daerah semasa itu.

Harapan Warga

Tentu, warga berharap pengelolaan parkir RSU Tangsel bisa lebih baik, lebih aman dan tidak membebankan biaya yang besar.

"Harganya kemahalan, motor Rp 3.000. ya harapannya Rp 1.000 lah kan rumah sakit, orang mau berobat. Yang rapih juga parkirannya, kalau sekarang kan kurang teratur. Kalau ramai susah nyari parkirnya," kata Aris (29) warga Ciputat Timur.

Sementara, Ade (25, warga Pamulang yang kerap berkunjung ke beberapa rumah sakit di Tangerang Raya karena pekerjaannya di bidang obat-obatan, berharap, pengelolaan parkir di RSU Tangsel bisa lebih modern dan profesional.

Menurut Ade, Pemkot Tangsel bisa meniru rumah sakit swasta dalam pengelolaan parkir.

"Sudah modern kaya yang swasta, ngambil karcis paai mesin gitu. Contohnya RS Mitra Keluarga Gading Serpong, RS Hermina Bitung, RS Metro Cikupa, RS Ciputra Citra Raya, Siloam Karawaci, parkirannya rapih dan bagus," kata Ade kepada TribunJakarta.com, Sabtu (14/5/2022).

Bahkan menurut Ade, pengelolaan parkir rumah sakit pemerintah bisa lebih aman dan nyaman dari pada swasta.

"Ya mestinya RS pemerintah yang menjadi contoh untuk RS swasta," ujarnya.