Penjabat Pengganti Anies Baswedan
Didukung Pimpinan DPRD dan Mantan Gubernur DKI, Reaksi Heru Budi Soal Kabar Bakal Gantikan Anies
Nama Kasetpres Heru Budi Hartono santer digadang-gadang sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Ini reaksi Heru Budi Hartono.
Politikus PDI Perjuang itu mengaku telah mengenal Heru Budi Hartono.
Kendati demikian, ia juga mengaku mengenal kandidat lainnya yang digadang-gadang memimpin DKI Jakarta hingga 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bicara soal sosok penjabat (Pj) Gubernur DKI yang pantas menggantikan Anies Baswedan.
"Saya kenal Pak Heru ya, saya kenal calon-calon tersebut. Ada Pak Heru, ada Pak Marullah, ada Pak Juri. Kalau DKI kan kita kenal semua," ujar dia.
Djarot mengatakan, jika nantinya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyodorkan nama Heru, maka hal itu lantaran latar belakang Heru yang pernah menjadi salah satu pemimpin Jakarta.
"Dia pernah memimpin wilayah, Wali Kota Jakarta Utara, termasuk revitalisasi Waduk Pluit, dia walkot waktu itu. Dia orangnya pekerja keras, tidak kenal lelah. Track record pengalamannya, dia orang yang kreatif, tapi tetap harus diawasi, dievaluasi, kan, ada satu tahun masa jabatan. Saya pikir oke," sebut Djarot.
Pilihan Pimpinan DPRD DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik lebih memilih nama Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Nama Heru Budi Hartono dipilih politikus Partai Gerindra itu dibanding dua sosok lain yang santer menjadi pengganti Anies Baswedan pada 17 Oktober 2022 mendatang.
“Dari tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta, sosok Heru saya kira yang paling tepat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Selasa (17/5/2022).
Sementara, kedua tokoh lain yang disebut-sebut sebagai calon Pj Gubernur DKI, kata Taufik, memiliki kekurangan satu sama lain.
Kekurangan itu jadi ganjalan bagi kedua tokoh itu menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada Oktober mendatang.
“Dua calon lainnya, Sekda Marulah Mattali poin dua (kedekatan dengan Presiden) kurang terpenuhi, sedangkan Juri Ardiantoro poin satunya (berkarir di Pemprov DKI) kurang terpenuhi," katanya.
Taufik mengungkapkan alasan Heru layak menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta.
Alasan pertama, sejak awal berkarir, Heru telah bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tahun 1990-an, tepatnya di wilayah Jakarta Utara.