Penjabat Pengganti Anies Baswedan
PSI Nilai Kapolda Metro Irjen Fadil Imran Layak Gantikan Anies Baswedan, Ini Alasannya
Politisi PSI William Aditya Sarana menilai, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bisa jadi sosok alternatif untuk menggantikan Gubernur Anies.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi PSI William Aditya Sarana menilai, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bisa jadi sosok alternatif untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan segera lengser Oktober 2022 mendatang.
Pasalnya, Fadil dinilai sudah mengetahui seluk beluk kota Jakarta, khususnya di bidang keamanan.
"Menurut saya pak Fadil sebagai Kapolda punya kemampuan yang cukup juga untuk menjadi pejabat dan menurut saya beliau juga punya kemampuan dan layak juga menjadi salah satu kandidat penjabat (Pj) Gubernur DKI," ucapnya dalam talk show yang disiarkan kanal youtube TribunJakarta Official, Kamis (19/5/2022).
Tak hanya di bidang di keamanaan, anggota Komisi A DPRD DKI ini juga menilai Fadil cukup cekatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di ibu kota.
Salah satunya terkait penanganan Covid-19 di mana Polda Metro Jaya juga punya andil besar dalam membantu Pemprov DKI mengatasi pandemi yang sudah melanda sejak 2020 lalu ini.
Baca juga: Penuhi Kriteria, PSI Sebut 2 Sosok Ini Paling Tepat Gantikan Gubernur Anies Baswedan
"Polda Metro tak hanya membantu dalam segi keamanan di Jakarta, tapi ketika kita sedang menghadapi pandemi, sedang kritis-kritisnya, Polda Metro juga memberikan bantuan yang sangat besar yang berkaitan dengan vaksinasi," ujarnya.
Hal ini juga yang disebut politisi muda ini sebagai kunci keberhasilan DKI mencapai target vaksinasi Covid-19.
Oleh sebab itu, ia menilai jika Fadil layak menjadi salah satu kandidat pengganti Gubernur Anies Baswedan.
"Menurut saya beliau juga punya kemampuan dan layak juga menjadi salah satu calon kandidat gubernur," kata Wiliam.
Harus Pensiun
Di sisi lain, jika Fadil Imran akan ditunjuk menjadi Pj Gubernur DKI, maka ia harus pensiun dari Polri.
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review UU Pilkada.
Keputusan itu di antaranya tidak memperbolehkan anggota TNI-Polri aktif menjadi penjabat (Pj) Gubernur hingga Walikota selama masa transisi menuju Pilkada Serentak 2024.
Prajurit TNI dan anggota Polri diperbolehkan menjabat jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari instansinya.
