Wali Kota Depok Idris Siap Buka-bukaan Soal Koordinator KDS Terafisilasi dengan Partai Penguasa

Lebih lanjut, Babai mengatakan tidak adanya transparansi disinyalir sudah terjadi sejak penetapan koordinator kelurahan program KDS ini.

"Pertama penetapan koordinator kelurahan ini menurut kami kurang transparan. Karena kalau berdasarkan dari apa yang kami dapatkan, koordinator ini proses rekrutmennya tidak transparan," bebernya.

"Kedua, lucunya adalah orang yang ditugaskan mendata misalnya di kelurahan A, ternyata dia bukan warga kelurahan itu," ungkapnya lagi.

Ia menilai, berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan kesejehteraan sosial tidak bisa pendataan dilakukan oleh orang yang tidak tinggal di lingkungannya.

"Ketika kita bicara tentang DTKS dan sejenisnya, itu harus ada musyawarah kelurahan yang dihadiri RT RW yang berkaitan dengan input data masyarakat tak mampu, apakah bertambah atau berkurang jumlahnya," tuturnya.

Bahkan, Babai mengungkapkan disinyalir para koordinator kelurahan program KDS ini terafiliasi dengan partai tertentu yang berkuasa di Depok.

Partai dengan jumlah kursi terbanyak di Pileg Kota Depok pertama adalah PKS dengan 12 kursi. PKS juga yang mengusung paket Idris dan Imam di Pilwakot Depok adalah PKS, PPP dan Demokrat. 

"Bahkan ketika kami dalami, disinyalir dan akan dibuktikan dalam interplasi nanti, anggota (koordinator kelurahan) ini berafiliasi dengan partai tertentu dan rekrutmennya tak terbuka," jelas Babai.

Sebagai contoh, Babai mengatakan temuan ini terjadi di Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan.

"Di salah satu kelurahan, Cinangka, ternyata bukan warga Cinangka sampai akhirnya diprotes dan diganti," katanya lagi.