Polisi Periksa Ormas Pengelola Parkir RSU Tangsel, Dari Dugaan Pungli hingga Urusan Perut

Warga Ngadu ke Airin

Kasus parkiran RSU Tangsel juga sempat ramai pada era kepemimpinan Wali Kota AIrin Rachmi Diany.

Saat itu warga mengadukan hal pengelolaan parkir yang dikuasai ormas langsung kepada Airin saat sedang meninjau gedung II RSUD Tangsel yang baru saja diresmikan olehnya pada Kamis (28/6/2018).

Saat itu pihak kepolisian sampai turun memeriksa dugaan pungutan liar atau pungli pada lahan parkir RSU Tangsel.

11 orang dari ormas Ikatan Pemuda Pamulang Barat diperiksa polisi.

Saat itu, kesimpulan sementaranya adalah pihak RSU Tangsel mengetahui pengelolaan parkir itu.

Kesepakatan antara manajemen RSU Tangsel dengan ormasnya dilakukan secara tidak tertulis dengan tujuan memberdayakan masyarakat karena tidak adanya perusahaan pengelola parkir yang ditunjuk Sekretaris Daerah semasa itu.

Harapan Warga

Tentu, warga berharap pengelolaan parkir RSU Tangsel bisa lebih baik, lebih aman dan tidak membebankan biaya yang besar.

"Harganya kemahalan, motor Rp 3.000. ya harapannya Rp 1.000 lah kan rumah sakit, orang mau berobat. Yang rapih juga parkirannya, kalau sekarang kan kurang teratur. Kalau ramai susah nyari parkirnya," kata Aris (29) warga Ciputat Timur.

Sementara, Ade (25, warga Pamulang yang kerap berkunjung ke beberapa rumah sakit di Tangerang Raya karena pekerjaannya di bidang obat-obatan, berharap, pengelolaan parkir di RSU Tangsel bisa lebih modern dan profesional.

Menurut Ade, Pemkot Tangsel bisa meniru rumah sakit swasta dalam pengelolaan parkir.

"Sudah modern kaya yang swasta, ngambil karcis paai mesin gitu. Contohnya RS Mitra Keluarga Gading Serpong, RS Hermina Bitung, RS Metro Cikupa, RS Ciputra Citra Raya, Siloam Karawaci, parkirannya rapih dan bagus," kata Ade kepada TribunJakarta.com, Sabtu (14/5/2022).

Bahkan menurut Ade, pengelolaan parkir rumah sakit pemerintah bisa lebih aman dan nyaman dari pada swasta.

"Ya mestinya RS pemerintah yang menjadi contoh untuk RS swasta," ujarnya.