Pabrik Migor Curah Ilegal di Tangerang Digrebrek Polisi, Ribuan Botol Bisa Buat Warga

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Polisi bakal berkoordinasi soal puluhan ribu botol isi minyak goreng curah ilegal yang disita menjadi barang bukti buntut dari penggerebekan pada Jumat (24/6/2022).

Sebagaimana diketahui, Polres Metro Tangerang Kota melakukan penggerebekan pada gubuk yang dijadikan pabrik minyak goreng kemasan ilegal di tanggal tersebut.

Selain tidak mengantongi izin produksi dari BPOM, mereknya pun tidak terdaftar resmi yakni bernama Qilla.

Pabrik di dalam bangunan semi permanen itu berlokasi di Jalan Rasuna Said Nomor 29, RT04/RW04, Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan, dari penggerebekan pihaknya menyita 10.802 botol yang siap edar.

Baca juga: Berlaku Mulai Hari Ini, Simak Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau NIK KTP

Nantinya, setelah penyelidikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang dan BPOM Serang soal nasib minyak itu.

"Engga dihancurkan, nanti ini apakah Disperindag Kota Tangerang apakah mau dijual ke masyarakat, kemudian dijadiin barang bukti atau bagaimana," ujar Zain di lokasi penggerebekan, Senin (27/6/2022).

"Iya, ini masih kita koordinasikan juga dengan BPOM," sambungnya.

Menurutnya, walau berada di dalam gubuk semi permanen yang beratapkan seng, produksi minyak goreng tersebut tergolong masif.

Sebab, dalam sehari pelaku bisa memproduksi ribuan botol berisi minyak goreng ilegal.

"Ini bisa dilihat, dilihat dari barang buktinya cukup besar nih. Baru sebulan sudah sebesar ini, termasuk (temuan) besar," ujar Zain.

Penggerebekan tersebut bermula dari masyarakat sekitar yang curiga sudah berkali-kali truk tangki berisi jeriken kosong lalu lalang di tempat itu.

Baca juga: Mendag Sidak Stock Point Minyak Goreng Curah Rakyat Pasar Kramat Jati Jakarta

Zain mengatakan, dari penggerebekan tersebut pihaknya menemukan 10 ribu lebih botol berisi minyak goreng tanpa izin edar.

"Didapati di dalam tempat ini memang sedang dilakukan kegiatan pengemasan. Pengemasan minyak goreng curah yang dimasukkan ke dalam kemasan," papar Zain.

"Total ada 10.802 botol berisi minyak goreng kemasan ilegal," sambungnya.

Kemudian ada 56 jeriken berukuran lima liter berisikan minyak goreng curah ilegal yang juga diamankan.

Dari penangkapan tersebut, pihaknya mengamankan seorang tersangka sang pemilik gubuk yakni K (24).

Baca juga: Menyerah Lawan Mafia Minyak Goreng & Diomeli Ibu-ibu, Ini Profil M Lutfi yang Dikabarkan Direshuffle

Menurut Zain, K menjual barang ilegal tersebut secara online melalui marketplace seperti Tokopedia dan Shopee.

Lucunya, K mematok harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kita juga melakukan patroli siber di beberapa media baik itu Shopee maupun Tokopedia. Di sini, di Shopee dijual dengan harga Rp 20 ribu merek Qilla dan di Tokopedia dijual dengan harga Rp 40 ribu," jelas Zain.

Tak main-main, lokasi pabrik minyak curah ilegal tersebut tak jauh dari Kantor Kecamatan Pinang.

Zain Dwi Nugroho menuturkan, K ditangkap karena menjual minyak goreng curah tanpa izin resmi.

Minyak goreng kemasan palsu itu diberi merek Qilla.

"Kegiatan pengemasan ini tidak disertai dengan yang ditentukan, SNI, mau pun izin edar," tutur Zain.

Tersangka K ini mengemas minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan di bangunan semi-permanen.

Dia mengemasnya secara ilegal di Jalan Rasuna Said Nomor 29, RT04/RW04, Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Menurut Zain, K menjual minyak goreng curah yang dikemas secara ilegal ini malah lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Iya, ini tempatnya memang jadi tempat produksi, tempat pengemasannya untuk mengemas minyak goreng curah ilegal," sambung Zain.

Atas perbuatannya, K disangkakan Pasal 113 juncto Pasal 57 Ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 120 Ayat 1 juncto Pasal 53 Ayat 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan/atau Pasal 142 Ayat 2 juncto Pasal 91 ayat 1 UU RI nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Dan juga Pasal 64 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 62 juncto Pasal 8 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," tambah Zain.

Tersangka K diancam pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal lima tahun serta denda minimal Rp 2 miliar.

Camat Merasa Kecolongan

Camat Pinang, Camat Pinang Syarifudin Harja Winata merasa kaget dan kecolongan kalau di dekat tempat ia bekerja saban hari berdiri sebuah pabrik minyak goreng curah ilegal.

Sebab, pada Jumat (24/6/2022) Polres Metro Tangerang Kota melakukan penggerebekan terhadap gubuk yang disulap tersangka K (34) menjadi pabrik minyak goreng curah ilegal.

Dari pantauan TribunJakarta.com di lokasi penggerebekan, Kantor Kecamatan Pinang bisa terlihat jelas.

Bahkan, seharusnya camat dan ASN setempat dapat berjalan kaki menuju tempat kejadian perkara (TKP) cukup berjalan kaki.

Jaraknya pun dirasa kurang dari lima menit ditempuh dengan cara jalan kaki.

Syarifudin pun tidak menampik kalau dirinya mau pun ASN setempat kecolongan soal berdirinya pabrik minyak curah ilegal tersebut.

"Bisa dibilang begitulah, kita kecolongan untuk lakukan minyak curah jadi minyak kemasan," aku Syarifudin di lokasi kejadian, Senin (27/6/2022).

Menurutnya, pabrik ilegal tersebut berdiri di tanah milik pengembang.

Syarifudin pun meyakini kalau pabrik milik K (34) ini jelas tidak memiliki izin berdiri mau pun izin usaha.

"Nah itulah dari sisi pengawasan telah kita lakukan. Lagi-lagi ini tanah pengembang, izinnya juga enggak ada maupun dari sisi bangunan kan ini semi permanen," ujar Syarifudin.

Belajar dari pengalaman ini, ia mengaku akan meningkatkan patroli dan pemeriksaan izin tempat usaha di kawasan Pinang.

Menurutnya juga, pabrik ilegal ini menjalankan praktik kejahatannya baru satu bulan lamanya.

"Kalau kita lihat dari sisi bangunan, semi permanen baru. Seperti apa yang disampaikan pak Kapolres bahwa ini baru satu bulan beroperasi. Ini jadi bahan evaluasi kita, bagi para pegawai di kecamatan untuk lakukan pengawasan di wilayah," papar Camat.