Kontroversi ACT

BNPT Sebut India dan Turki Jadi Penerima Dana Mencurigakan dari ACT

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengungkap dua negara yang menjadi target penyaluran dana mencurigakan dari lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Gerald Leonardo Agustino/TribunJakarta.com
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar di acara Gowes Kebangsaan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (24/7/2022) pagi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengungkap dua negara yang menjadi target penyaluran dana mencurigakan dari lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kedua negara tersebut ialah India dan Turki, yang keterkaitannya dengan ACT kini tengah diinvestigasi BNPT.

"Sementara kan India dan Turki, sementara dua negara itu yang dicurigai ada pihak-pihak penerima dan proses investigasi sedang berjalan," kata Boy di Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (24/7/2022).

Keterlibatan kedua negara tersebut terungkap setelah BNPT melakukan langkah-langkah penyelidikan terkait penerima sumbangan yang berada di luar negeri.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Bentuk Tim Satgas Bahas Izin Operasional ACT

Investigasi dilakukan berkaitan dengan pihak-pihak yang diduga kuat terkait dengan jaringan terorisme.

Jenderal bintang tiga itu menambahkan, dalam prosesnya, BNPT juga melakukan kerja sama internasional dengan negara-negara yang diduga menerima sumbangan tersebut.

"Oleh karena itu, karena objek penerima sumbangan ini berada di luar negeri, maka kerja sama internasional saat ini sedang dilaksanakan," kata Boy.

"Terutama dengan negara-negara yang diduga ada warga negaranya atau pihak-pihak tertentu di sana menerima sumbangan, seperti India, seperti Turki, dan sebagainya. Jadi masih memerlukan kerja sama internasional," ungkapnya.

Boy menambahkan, investigasi juga menyangkut jumlah rekening yang dipergunakan untuk transaksi keluar-masuk dana ACT.

"Jumlah berapanya saya belum tahu pasti, tapi ini kan kalau kita lihat yang masuk dan yang keluar itu beberapa rekening. Ada yang masuk itu menerima, yang keluar juga disumbang oleh pihak dari ACT," tutup Boy.

DKI Bentuk Satgas

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memeriksa izin operasional lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Hal ini dilakukan buntut dari dugaan penggelapan dana donasi umat yang dilakukan para petinggi lembaga filantropi tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved