Anies Baswedan Ganti RS Jadi Rumah Sehat Jelang Lengser, Gilbert PDIP: Pengalihan Isu Pagar JIS

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan penjenamaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta timbulkan polemik.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak heran keputusan tersebut diambil Anies Baswedan jelang lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Apalagi perubahan nama RS dilakukan 2 bulan menjelang berakhir jabatan. Secara mendasar, tidak ada yang dilakukan Gubernur Anies selama menjabat, untuk RS di DKI. Selama pandemi COVID sedang di puncak, malah pemerintah Pusat yang menopang pengobatan seluruh pasien, bukan dari APBD," ujar Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu (3/8/2022).

Selain itu, Gilbert menilai keputusan Anies Baswedan merupakan pengalihan isu kasus pagar Jakarta International Stadium (JIS) yang roboh.

"Kesan yang timbul adalah kebijakan yang tidak bijak, sekedar pengalihan isu misalnya dari kasus pagar JIS yang disebut mahakarya tetapi nyatanya tidak," imbuhnya.

Baca juga: PDIP Kritik Inisiasi Anies Baswedan Ubah RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Jakarta: Timbulkan Kerancuan

Gilbert pun menyebut penjenamaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta bakal menimbulkan kerancuan.

Pernyataan ini menyusul penjenamaan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk 31 RSUD di Jakarta menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.

"Penamaan Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat akan menimbulkan kerancuan. Mengartikan bahasa Inggris hospital akan menjadi dua arti, Rumah Sehat untuk RSUD DKI dan Rumah Sakit buat RS di luar RSUD, dan keduanya mempunyai arti yang berbeda," kata Gilbert.

Menurut Gilbert, hal tersebut dapat membingungkan masyarakat terkait kepurusan Anies Baswedan.

"Ini akan membingungkan mereka yang sekolah. Ini sama seperti arti rumah singgah yang beda dari rumah tinggal. Secara nasional juga RS masih singkatan Rumah Sakit, bukan Rumah Sehat," lanjutnya.

Politikus PDIP itu mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk tak sembatangan mengganti nama.

Baca juga: Cakupan Imunisasi Bagi Anak Kian Turun Sejak Pandemi, Anies Baswedan Bicara ke Emak-Emak

Apalagi tanpa melakukan kordinasi dengan ahli tata bahasa dan meminta pendapat Kemenkes RI.

Diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan penjemaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.

Penjemanaan atau umum dikenal dengan istilah branding pada RSUD ini sudah dirancang sejak lama.

Di mana, ide gagasan ini sudah mulai dibahas pada tahun 2019 lalu. Namun harus terhenti lantaran adanya pandemi Covid-19.

"2020 mulai awal, mulai kita siapkan langkah-langkahnya lalu muncul pandemi sehingga ini terhenti, baru kemudian diaktifkan lagi setelah kita bisa suasananya lebih memungkinkan," katanya di RSUD Cengkareng, Rabu (3/8/2022).

Adapun alasan penjenamaan ini turut dibeberkan oleh eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Selama ini rumah sakit selalu berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Sehingga mereka yang sakit bakal datang ke rumah sakit dengan harapan dapat sembuh.

Baca juga: PDIP Kritik Inisiasi Anies Baswedan Ubah RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Jakarta: Timbulkan Kerancuan

Secara rinci, mereka yang datang ke rumah sakit haruslah mengidap penyakit lebih dulu.

"Nah di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan, karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah," lanjutnya.

Penambahan peran ini pun diakuinya dalam berbagai aspek, yakni aspek promotif dan aspek preventif.

Sehingga datang ke 'Rumah Sehat' untuk menjadi lebih sehat.

"Jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat, bukan sekedar berorientasi untuk sembuh dari sakit, karena itulah kemudian konsepnya disusun sebagai sebuah rumah sehat untuk Jakarta," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anies turut melakukan penyeragaman logo untuk seluruh rumah sakit se-Jakarta.

Pasalnya selama ini logos rumah sakit berbeda-beda seakan bukan kesatuan.

"Padahal semuanya adalah institusinya pemerintah yang memberi pelayanan kepada seluruh warga, yang warga bisa datang ke mana pun juga. Jadi, satu sisi adalah memperluas aspeknya, dari hanya dua, kuratif, rehabilitatif, ditambah dengan promotif dan preventif. Kemudian menyeragamkan semuanya," pungkasnya.