Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Anggaran di Provinsi Kalbar
Kemendagri melakukan koordinasi dan pendampingan dalam upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalbar.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan koordinasi dan pendampingan dalam upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Tim pelaksana percepatan tersebut digawangi oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni.
Mewujudkan hal tersebut, digelarlah Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/8/2022).
Dalam kunjungan ke Kalbar itu, tim dari Kemendagri disambut oleh Gubernur Kalbar, Wakil Gubernur Kalbar, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran Pemda.
Kunjungan kerja ini dilakukan untuk membuka ruang diskusi terkait penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah di Kalbar.
Rakor tersebut menjadi ajang diskusi, bertukar pikiran, hingga mencari solusi untuk mengakselerasi realisasi anggaran.
Baca juga: Kemendagri Bakal Tuntaskan Penetapan Batas Desa Jelang Pemilu 2024
Kepala daerah diberikan kesempatan secara langsung untuk menjelaskan kondisi riil di lapangan terkait kendala dalam merealisasikan anggaran.
Sementara itu Tomsi menyampaikan, kedatangan tim Kemendagri ke Kalbar berkaitan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sekaligus merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo yang sudah 3 kali rapat kabinet terbatas.
Presiden Jokowi masih mengeluhkan tentang penyerapan anggaran di daerah yang rendah.
Selain Kalbar, lanjut Tomsi, kunjungan kerja juga dilakukan di beberapa daerah untuk mengasistensi dan menggenjot realisasi anggaran yang masih rendah.
“Kita bisa berdiskusi bersama bertukar pikiran mencari solusi yang terbaik untuk bisa terlaksananya percepatan penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran,” tuturnya.
Tomsi menjelaskan, realisasi anggaran berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi.
Dengan demikian, realisasi anggaran yang rendah akan menghambat pemulihan ekonomi.
Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah memacu pemulihan ekonomi dari segala sisi usai terpukul pandemi Covid-19.
“Kalau penyerapannya rendah maka pemulihan ekonomi itu juga akan sangat berpengaruh,” beber Tomsi.
