Anies Banggakan Rekor Bangun 33 Tower Rusunawa, PDIP Singgung Dugaan Korupsi Program Rumah DP Rp 0

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritisi pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang membanggakan capaian rekor membangun 33 tower rumah susun sewa (rusunawa) hanya dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Gilbert pun mengingatkan, jumlah hunian baru dari 33 tower itu yang hanya mencapai 7.419 unit itu masih jauh dari target awal dulu sebanyak 300.000 hunian.

Apa lagi tak semua tower di 12 rusunawa itu benar-benar dibangun di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Tower itu sudah dibangun sejak era gubernur sebelumnya. Bukan seluruhnya di era Gubernur Anies. Jumlahnya juga sekitar 7.000-an dari 300.000 yang dijanjikan saat kampanye,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (20/8/2022).

“Artinya kan janji kampanyenya baru tercapai 0,02 persen,” tambahnya menjelaskan.

Baca juga: Anies Pamer Rekor Bangun 33 Tower Rusunawa, PSI: Dia Lupa Janji Kampanyenya Rumah DP Nol Rupiah

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun mengingatkan Anies bahwa janji kampanye dulu ialah rumah DP Nol Rupiah, bukan rusunawa.

Gilbert menyebut, program yang digadang-gadang Anies ini gagal total lantaran capaiannya yang sangat rendah.

Bahkan, politikus PDIP ini turut menyinggung kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.

“Janji rumah DP Nol Rupiah hanya tercapai 780 rumah dan itu juga bermasalah,” ujarnya.

Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini pun mengaku miris dengan kondisi ini.

Pasalnya, selama hampir lima tahun terakhir mengurus Jakarta total anggaran APBD yang didapat Gubernur Anies Baswedan mencapai Rp400 triliun.

“Bicara angka, maka akan terlihat buruknya pencapaian selama 5 tahun bung Anies menjabat sebagai gubernur dan mengelola sekira Rp400 triliun,” kata Gilbert.

“Masalah paling menyentuh, seperti banjir, perumahan, pelayanan di kelurahan, kebersihan, dan kinerja yang berdampak atau dibutuhkan masyarakat tidak ada yang membanggakan,” sambungnya.

Bukannya mengatasi masalah yang selama ini jadi momok warga Jakarta, seperti banjir hingga buruknya kualitas udara, Gilbert menyebut Anies justru sibuk bersolek.

Pembangunan yang diprioritaskan hanya seputar revitalisasi jembatan penyeberangan orang (JPO) hingga jalur sepeda yang belakangan ini justru dinilai tidak efektif lantaran sering diserobot pemotor.

“Malah yang ditampilkan adalah kinerja yang tidak berarti dan bukan kebutuhan mendesak, seperti mempercantik trotoar pada saat kecelakaan Transjakarta sangat tinggi,” tuturnya.

Banggakan Bangun 33 Tower Rusunawa, Anies: Ini Rekor!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim berhasil memecahkan rekor membangun 33 tower rumah susun sewa (rusunawa) hanya dalam waktu empat tahun terakhir.

Jumlah ini pun disebutnya jauh lebih banyak dibandingkan era Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, seperti di zaman Joko Widodo maupun Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Hal ini diungkapkan Gubernur Anies Baswedan saat meresmikan JakHabitat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

"Penyediaan hunian rusunawa yang dalam 4 tahun ink bisa dibilang rekor yang pernah terbangun selama ini. Terbangun 33 tower dalam periode 2018-2022," ucapnya, Selasa (16/8/2022).

Dari 33 tower tersebut, total ada 7.419 unit hunian yang berhasil disediakan Pemprov DKI bagi masyarakat.

Selain membangun puluhan tower rusunawa, ada beberapa program yang dibuat Pemprov DKI untuk menyediakan hunian layak bagi warga ibu kota.

Beberapa program itu seperti penataan kampung, program kampung susun, dan program rumah DP Nol Rupiah.

"Rumah DP Nol alhamdulillah sudah terbangun 3.060 unit yang nanti akan diresmikan nanti 7 September 2022 di Pondok Kelapa dan Cilangkap," ujarnya.

Selain itu, pemerintah lini juga tengah membangun hunian di lima kawasan transit oriented development (TOD).

Sebanyak 20 persen dari total hunian TOD ini pun nantinya akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Seluruh program ini pun kini terintegrasi dari sistem JakHabitat yang baru diluncurkan Gubernur Anies Baswedan.

"Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui persis uang pajak yang selama ini disetorkan kembali dalam wujud penataan lingkungan, pembangunan perumahan, dan juga penyiapan kawasan yang terjangkau," kata dia.