Anies Baswedan Gagal Rumah DP Rp 0 Bikin Indekos Kelas Menengah, PDIP: Cuma jadi Janji Surga

Gilbert menduga program alaspadu dan rumapadu Anies Badwedan dengan menggandeng pihak swasta ini dibuat hanya untuk mengaburkan kegagalan mewujudkan

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Acos Abdul Qodir
Kolase TribunJakarta.com/Kompas.com
Ilustrasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan program rumah DP Rp 0. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Program alaspadu dan rumapadu yang baru diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikritik anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.

Alaspadu dan rumahpadu merupakan program hunian berbasis transit oriented development (TOD) yang lokasinya berdekatan stasiun Mass Rapid Transit (MRT), untuk warga Jakarta kategori berpenghasilan menengah.

Bedanya, hunian alaspadu berbentuk hunian sewa berupa indekos, sedangkan rumahpadu ialah bantuan hunian milik berupa apartemen.

Gilbert menilai ada pekerjaan lain lebih memiliki urgensi untuk segera diselesaikan ketimbang menyediakan hunian berbentuk indekos untuk warga berpenghasilan menengah.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut, Gubernur Anies Baswedan seharusnya fokus menyelesaikan program Rumah DP Nol Rupiah yang merupakan janji kampanyenya dan capaiannya masih sangat rendah.

“Alaspadu dan rumapadu itu urusan kecil yang lebih pantas digarap swasta. Seharusnya rumah DP Rp 0 yang dikerjakan,” kata GIlbert saat dihubungi, Sabtu (20/8/2022).

Baca juga: Anies Pamer Rekor Bangun 33 Tower Rusunawa, PSI: Dia Lupa Janji Kampanyenya Rumah DP Nol Rupiah

Diketahui, mulanya Anies Baswedan sesuai janji kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, berjanji membangun 300.000 hunian rumah DP Rp 0. 

Program itu jadi salah satu penarik warga memilih Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Kompas.com)

Janji itu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 oleh Gubernur Anies dengan target pembangunan 232.000 unit rumah DP Rp 0.

Namun pada 2021, target tersebut dipangkas besar-besaran menjadi 29.336 unit, sebagaimana perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Namun, dari target itu pun, capaian program rumah DP Rp 0 baru berada di angka 3.060 hunian dengan 1.348 unit akan diresmikan pada awal September 2022 ini.

Adapun rincian Rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun ialah Menara Samawa Pondok Kelapa (789 unit), Pondok Kelapa (730 unit), Bandar Kemayoran (37 unit), dan Sentraland Cengkareng (165 unit).

Sedangkan, Rumah DP Nol Rupiah yang baru akan diresmikan bulan depan adalah Menara Swasana Pondok Kelapa (480 unit) dan Menara Kanaya Cilangkap (868 unit).

Baca juga: Anies Baswedan Curhat Warga Cuma Kenal Program Rumah DP 0 Rupiah: Padahal Banyak Program Lain

Capaian program Rumah DP Nol Rupiah ini masih jauh dari target janji kampanye maupun pencanangnan RPJMD) DKI Jakarta dari Gubernur Anies Baswedan.

Gilbert menduga program alaspadu dan rumapadu Anies Badwedan dengan menggandeng pihak swasta ini dibuat hanya untuk mengaburkan kegagalan mewujudkan janji kampanyenya.

“Program Rumah DP Nol Rupiah jangan jadi janji surga dan yang dilakukan sekarang malah pengalihan isu seakan-akan bekerja,” ujarnya.

Proyek Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).
Proyek Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/ANNAS FURQON HAKIM)

Lagipula, kini Pemprov DKI juga harus memutar otak menutupi potensi kehilangan Rp2,7 triliun akibat kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang justru mengutak-atik aturan pajak.

Sebagai informasi, orang nomor satu di DKI itu baru saja mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah tinggal dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

Belum lagi aturan pembebasan pajak untuk 60 meter persegi pertama tanah dan 36 meter persegi bangunan bagi rumah tinggal dengan nilai NJOP di atas Rp2 triliun yang juga berpotensi mengurangi pendapatan daerah.

“Pemprov itu tugasnya mengembalikan pajak yang dipungut untuk orang kelas bawah berupa perumahan layak, karena UMP DKI tidak memungkinkan untuk memiliki hunian layak di DKI,” tuturnya.

Anies Gandeng Swasta Sediakan Indekos dan Apartemen Warga Kelas Menengah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggandeng pihak swasta untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat kelas menengah di kawasan transit oriented development (TOD).

Kerja sama untuk menyediakan hunian bertajuk Alaspadu dan Rumapadu ini dijalin oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui anak usahanya, PT Integrasi Transit Jakarta dengan PT Rukita Bhinneka dan PT Cove Living Indonesia.

Baca juga: Jelang Lengser, Gubernur Anies Baswedan Berencana Beli Lahan 500 Hektar di Rorotan, Untuk Apa?

Adapun Alaspadu merupakan hunian sewa berkonsep co-living. Sedangkan, Rumapadu merupakan hunian kepemilikan (kelas apartemen).

Alaspadu dan Rumapadu disediakan Pemprov DKI untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat kelas menengah berpenghasilan Rp7 juta sampai Rp20 juta per bulan yang belum terakomodir program perumahan untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang tidak boleh dilewatkan ada kaum ekonomi menengah, sebagian berusia muda yang baru mulai meniti perjalanan kariernya, tapi sudah mulai hidup mandiri. Mereka membutuhkan hunian," ucapnya di kawasan Dukuh Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2022).

Untuk kalangan menengah ini, Pemprov DKI menawarkan paradigma baru hidup di kawasan Urban.

"Kami menawarkan konsep baru, sekarang negara masuk dengan tawaran baru. Tinggallah di sekitar tempat anda bekerja, tinggallah di sekitar transportasi umum," ujarnya.

Dengan konsep baru ini, pengeluaran sehari-hari warga kelas menengah ini bisa lebih efisien, karena lokasi hunian yang berada tak jauh dari sistem transportasi umum.

"Betapa lebih murah tinggal di kawasan seperti ini. Monthly spendingnya itu efisien. Darilada tinggal di tempat hauh, lalu setiap hari melakukan commuting, baik bagi kendaraan pribadi maupun kendaraan umum," kata Anies.

Dengan kerja sama ini, pengelola bangunan tidak kehilangan propertinya karena bangunan tersebut tidak dijual maupun dilepas kepemilikannya, melainkan dikelola bersama Pemprov DKI.

Hasil kerja sama ini telah menghasilkan 359 unit hunian Alaspadu dengan rincian 106 unit siap huni dan 253 unit dalam tahap persiapan atau penjajakan kerja sama.

Baca juga: Pemkot Depok Prioritaskan 9 Proyek Infrastruktur Tahun Ini: Jembatan GDC Hingga Pedestrian Margonda

Untuk hunian Alaspadu ini tersebar di tiga stasiun MRT Jakarta, yaitu Rukita Kudung Menteng (54 unit) yang berjarak sekitar 550 meter dari Stasiun Dukuh Atas BNI, Rukita Jack House Melawai (25 unit) yang berjarak 290 meter dari Stasiun Blok M BCA, serta COVE Sky Cipete (27 unit) yang berjarak 700 meter dari Stasiun Cipete Raya.

Sementara untuk Rumapadu saat ini ada 320 unit yang masih dalam tahap pembangunan dan berlokasi di One Bell Park Apartemen, Fatmawati yang berjarak sekitar 1,6 kilometer dari Stasiun Fatmawati.

Untuk informasi terkait hunian terjangkau Alaspadu dan Rumapadu dapat dilihat pada Galeri Huni JAKHABITAT, serta pada website dan akun media sosial MRT Jakarta.

Sementara untuk pendaftaran bisa diakses lewat website atau aplikasi Rukita atau Cove https://www.rukita.co/collections/alaspadu-rukita-mrt.

Caranya, cari dan pilih hunian yang diminati; isi form pemesanan atau registrasi; verifikasi form pemesanan atau registrasi; jika sudah terverifikasi, calon penghuni dapat segera menempati hunian.

Ke depan, sistem pendaftaran akan terintegrasi dengan apps dan website khusus TOD, sedangkan untuk hunian kepemilikan Rumapadu dapat mendaftar di marketing galeri yang berlokasi di One Bell Park, Mal Fatmawati.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved