Pejabat Disdik Pungli Guru Honorer

Inspektorat DKI Jakarta Periksa Pejabat Disdik Diduga Tarik Pungli Pengangkatan Guru Honorer

Bila terbukti bersalah, Ariza menegaskan, Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan sanksi kepada oknum pejabat Disdik tersebut.

net
Ilustrasi pungli - Oknum pejabat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur berinisial RW diduga melakukan pungutan liar atau pungli dalam pengangkatan guru honorer jadi guru kontrak kerja individu (KKI) sebesar Rp 5 juta hingga Rp 35 juta per guru. Kini, oknum pejabat tersebut diperiksa Inpsketorat DKI Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan, oknum pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada guru kontrak kerja individu (KKI) atau honorer kini sudah diperiksa Inspektorat.

Dinas Pendidikan pun disebut Ariza kini juga tengah mendalami dugaan kasus pungli yang diduga melibatkan eks Kepala Seksi PTK Sudindik Jakarta Timur I berinisial RW.

"Iya sudah ditindaklanjuti (inspektorat). Sudah kami minta (untuk diperiksa), ya sama dinas juga," ucapnya di gedung DPRD DKI, Selasa (23/8/2022).

Bila terbukti bersalah, Ariza menegaskan, Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan sanksi kepada oknum pejabat Disdik tersebut.

Sanksi sesuatu ketentuan diberikan untuk memberikan efek jera sehingga peristiwa ini tak terjadi lagi di kemudian hari.

Nanti akan kami lihat sejauh mana kasusnya, akan kami cek. Memang ini harus hati-hati, lihat kebenarannya, nanti ada sanksi dari inspektorat," ujarnya.

Baca juga: Pejabat Disdik DKI Diduga Lakukan Pungli Pengangkatan Guru Honorer: Terbitkan SK Asli Tapi Palsu

Diberitakan, oknum pejabat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur berinisial RW diduga melakukan pungutan liar (pungli) pada guru kontrak kerja individu (KKI) atau honorer.

RW diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan guru honorer menjadi guru kontrak kerja individu (KKI).

Untuk mengeluarkan SK tersebut, setiap guru diminta membayar Rp 5 juta hingga Rp 35 juta.

Namun, SK itu sendiri diduga asli tapi palsu (aspal) lantaran SK diberikan namun guru tersebut tak mendapat NIK KI.

Praktek dugaan pungli ini diungkapkan Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia (EWI) Annas Fitrah Akbar berdasarkan aduan dari sejumlah guru honorer.

"Berdasarkan laporan aduan masyarakat yang beredar di lingkungan Balai Kota bahwa SK Guru KKI yang diduga aspal ini sudah ada sejak 2021 berupa SK pengangkatan guru KKI namun tidak mendapatkan NIK KI," ucapnya dalam keterangan tertulis.

"Sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak gaji sebagaimana mestinya guru KKI," sambungnya.

Baca juga: Rektor Unila Tersangka Kasus Suap, Syahganda Nainggolan Berikan Kritik Keras

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Annas menyebut sejak 2021 lalu jumlah guru honorer yang kena tipu oleh RW mencapai 70 orang.

"Modusnya diberikan SK yang diduga aspal karena tanpa dibarengi dengan pemberian NIK KI. Ini jelas sudah dapat dikenakan Pasal 368 tentang Pungli dan Pasal 263 jo 264 KUHP tentang Surat Palsu," ujarnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved