Ada Peluang Duet dengan Bupati Tangerang di Pilkada DKI, Respon Ariza: Kami Ini Hanya Prajurit

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak menampik peluang partainya berkoalisi dengan Golkar untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Hal ini diungkapkan Ariza usai menghadiri rapat kerja daerah (Rakerda) sekaligus rapat kerja pimpinan daerah (Rapimda) Golkar DKI di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Ariza bilang, peluang Gerindra-Golkar berkoalisi sangat tergantung dengan keputusan dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing partai.

"Kalau urusan Pilkada, kami ini cuma Ketua (DPD), hanya prajurit, ada pimpinan di atasnya. Itu menjadi tugas kewenangan daripada DPP," ucapnya, Minggu (28/8/2022).

Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku siap menjalankan instruksi partainya, termasuk bila diminta berduet dengan Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar.

Baca juga: Airin Angkat Bicara soal Maju Pilkada Banten atau DKI Jakarta: Saya Pasti Istikharah Dahulu

Sebagai informasi, meski belum diumumkan secara resmi, nama Ahmad Riza Patria digadang-gadang bakal diusung Gerindra maju Pilkada DKI.

Sama seperti Ariza, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pun disebut-sebut akan diusung Golkar maju Pilkada DKI 2024 mendatang.

"Saya maupun pak Zaki menyerahkan sepenuhnya kepada DPP, yang pasti hubungan baik antara Golkar dan Gerindra semakin baik," ujarnya.

Ahmed Zaki Iskandar Masuk Bursa Cagub DKI 2024

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar buka suara soal Pilgub DKI 2024 mendatang.

Ia mengatakan keputusan menyeluruh berada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Kalau untuk calon gubernur nanti saya serahkan ke DPP Partai Golkar. Nanti mungkin ada hasil dari rakerda dan rapimda," ujarnya kepada wartawan, Minggu (28/8/2022).

Baca juga: 80 Persen Pemilih Pilkada Banten 2024 Siap Terima Serangan Fajar, Besaran Idealnya Rp 100 ribu

Kendati begitu, ia tak menampik bila ada usulan agar dirinya maju sebagai Cagub DKI 2024 menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hanya saja semua keputusan tetap menjadi wewenang dari DPP Partai Golkar, karena usulan tersebut berasal dari hasil Musyawarah Daerah (Musda) 2020.

"Kalau ini hasil musda 2020 sebenarnya. Tetapi apapun itu, keputusannya tetap ada di DPP Partai Golkar. Sekarang ini proses tahapan pemilu sudah ada bacaleg. Kemudian ada verifikasi partai juga, kemudian kita sudah ada konsolidasi, mempersiapkan kader, musyawarah kelurahan juga sudah dilakukan sampai 100 persen, dan terakhir mempersiapkan saksi-saksi TPS," paparnya.