Urai Kemacetan, Dishub Sebut Kemenpan RB Respons Postif Wacana Pengaturan Jam Kerja di Jakarta

Misalnya, dengan pengaturan jam kerja seperti sebagian karyawan diatur untuk melaksanakan kerja di kantor, dan sebagian lainnya melaksanakan work from

Warta Kota/Henry Lopulalan
Suasana kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, saat jam pulang kerja. Sumber pencemaran udara di Jakarta utamanya disebabkan gas buang kendaraan bermotor. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA -  Wacana pembagian jam kerja untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota Jakarta, masih terus digodok oleh pemerintah.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Dalam hal ini, kata Chaidir, wewenang tersebut ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan masih terus dibahas bersama dengan instansi-instansi terkait lainnya.

"Ini masih dibahas antara tim Menpan, Polda, dan sektor terkaitnya. Kita mengikut kebijakan dari (Pemerintah) Pusat, itu dari Menpan," kata Chaidir, ditemui di Hotel Fairmont Jakarta Selatan, Senin (29/8/2022).

Walau begitu, Chaidir menyebut Menpan RB menyambut baik wacana pengaturan jam kerja di Jakarta ini.

Misalnya, dengan pengaturan jam kerja seperti sebagian karyawan diatur untuk melaksanakan kerja di kantor, dan sebagian lainnya melaksanakan work from home atau WFH untuk mengurai kemacetan

"Pada prinsipnya positif. Artinya positif untuk melakukan pencegahan kemacetan dengan mengatur jam kerja. Seperti dengan adanya WFH, kerja di kantor, itu udah dibagi persentasenya. Yang penting jumlah kerjanya itu sesuai dengan aturan, outputnya ada, kemudian jam kerja yang diberlakukan oleh Permenpan juga sama," kata Chaidir.

Baca juga: Wagub Ariza Berharap Keluarkan Kebijakan Pengaturan Jam Kerja Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Sebagai informasi, sebelumnya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengusulkan soal pengaturan jam kerja bagi karyawan dimaksudkan mengurai kemacetan di Jakarta. 

Ilustrasi kemacetan dan wacana pengaturan jam kerja di Jakarta - Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pengaturan jam kerja karyawan untuk mengurai kemacetan di Jakarta melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. 
Ilustrasi kemacetan dan wacana pengaturan jam kerja di Jakarta - Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pengaturan jam kerja karyawan untuk mengurai kemacetan di Jakarta melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.  (Kolase TribunJakarta.com)

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa masalah pengaturan jam kerja bagi karyawan untuk mengurai kemacetan di Jakarta melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

"Bukan dengan DKI (saja soal komunikasi), tetapi dengan pemerintah pusat karena pengaturan jam kerja tidak hanya di Jakarta. Ini kan tidak hanya Pemprov atau orang Polda tetapi banyak instansi lain," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/8/2022).

Lantaran alasan inilah, komunikasi dan kordinasi masih terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta maupun Polda Metro Jaya.

Ia pun berharap, agar usulan kebijakan ini bisa segera diputuskan sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

Baca juga: Berharap Sosok Pj Gubernur Tahu Seluk-beluk Jakarta, Ketua DPRD: Warisan PR dari Anies Banyak

"Ya mudah-mudahan sebelum selesai ini bisa ada kebijakan yang terbaik. Namun demikian inikan baru usulan dari kami formulanya, nanti kami serahkan ke pemerintah pusat,"

"Kebijakannya tidak bisa diputuskan sepihak. Nanti kami akan diskusikan, bahas dan kami serahkan ke pemerintah pusat dan dinas kementerian perhubungan, dan sebagainya," ucapnya kepada wartawan, Sabtu (28/8/2022).

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved