Komisi E DPRD DKI Ungkap Bansos Kartu Lansia Jakarta hingga Pencairannya Kerap Bermasalah
Alhasil, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat lantaran masih banyak lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak mam
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Acos Abdul Qodir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria sebut bantuan sosial (bansos) Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi warga lanjut usia hingga pencairannya bermasalah.
Iman mengatakan kuota Kartu Lansia Jakarta yang disiapkan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk lansia terlampau kecil. Padahal, jumlah penerima manfaat bantuan pemerintah itu terus meningkat seiring berjalannya waktu.
Masalah bansos Kartu Lansia Jakarta ini juga jadi poin yang dibahas dalam rapat pembahasan anggaran di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (30/8/2022) kemarin.
“Banyak sekali lansia di DKI yang harus kita bantu, jumlahnya itu luar biasa. Kasihan masyarakatnya yang sudah mengharapkan tapi tidak mendapatkan," katanya dikutip TribunJakarta.com dari website resmi DPRD DKI, Rabu (31/8/2022).
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) ada sebanyak 998.039 lansia di ibu kota.
Sementara di tahun ini, kata Iman, tercatat ada sebanyak 1,05 juta lansia di Ibu Kota.
Baca juga: Kabar Baik Buat Warga Jakarta, Pemprov DKI Cairkan Bansos Bagi Lansia, Disabilitas hingga Anak
Selanjutnya berdasarkan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021, kuota KLJ yang disiapkan hanya diperuntukan bagi 107.573 jiwa dan jumlah tersebut belum berubah pada pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2022.
Alhasil, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat lantaran masih banyak lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat dari KLJ.
“Nama tidak terdaftar karena jatahnya kurang. Misal di Cempaka Putih Barat cuma 80 orang (kuotanya). Nah dibagi setiap RW 10 orang, akhirnya pilih kasih tidak bisa dapat semua,” ungkapnya.
Senada, anggota Komisi E Idris Ahmad menyebut pencairan dana KLJ juga kerap bermasalah.
Ia mengimbau agar pencairan dana KLJ harus tepat waktu yakni setiap bulan dan tak dirapel menjadi tiga bulan di beberapa kesempatan.
“Ketepatan waktu pemberian bantuan perlu ada langkah kongkritnya untuk perbaikan, karena sampai saat ini belum pernah saya dengar tepat waktu. Bahkan ada pendataan yang belum selesai yang mengakibatkan warga tidak menerima manfaat itu," pungkasnya.
Kaum Lansia Kolong Tol Penjaringan Getok-getok Panci Tagih Janji Anies Soal Bansos
Sejumlah perwakilan warga lanjut usia berkeliling kampung di permukiman kolong tol Jembatan Tiga, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (30/8/2022).
