Pencairan KLJ Kerap Bermasalah hingga Buat DPRD Marah, Ini Alasan Anak Buah Anies Baswedan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari beberkan alasan keterlambatan pencairan dana untuk penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Anak buah Gubernur Anies Baswedan ini menyebut ada beberapa faktor yang membuat keterlambatan ini terjadi.

Satu diantaranya karena data kependudukan dan data bank tidak sesuai.

“Kami akui belum bisa melakukan ketepatan pemberian bantuan.

Untuk KLJ tahap bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus ini saja kami belum bisa merealisasikan full, karena memang ada kendala di lapangan.

Baca juga: Saat Anies Baswedan Sudah Tak Jabat Gubernur DKI, Nominal Uang Penerima KLJ Turun Setengahnya

Kami harus menyamakan data Pergub dengan data perbankan," ucap anak buah Gubernur Anies ini dikutip dari webiste resmi DPRD DKI, Rabu (31/8/2022).

Terkait masalah tersebut, berbagai kritik pun telah disampaikan, baik dari masyarakat maupun anggota dewan Kebon Sirih.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad telah menyinggung masalah pencairan dana KLJ saat rapat anggaran di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (30/8/2022) kemarin.

Ia menyebut pencairan dana KLJ kerap bermasalah dengan fakta dirapelnya pencairan dana, atau tak tersalurkan rutin setiap bulan kepada penerimanya.

Ia mengimbau agar pencairan dana KLJ harus tepat waktu yakni setiap bulan dan tak dirapel menjadi tiga bulan di beberapa kesempatan.

“Ketepatan waktu pemberian bantuan perlu ada langkah kongkritnya untuk perbaikan, karena sampai saat ini belum pernah saya dengar tepat waktu.

Bahkan ada pendataan yang belum selesai yang mengakibatkan warga tidak menerima manfaat itu," terangnya.

Sementara itu, Nemih, warga Jakarta Timur yang merupakan satu diantara penerima KLJ turut merasakan keterlambatan ini.

Bantuan sosial sejak bulan Mei 2022 belum diterimanya. Hal inilah yang membuat ia kecewa ketika melakukan pengecekan.

Baca juga: Komisi E DPRD DKI Ungkap Bansos Kartu Lansia Jakarta hingga Pencairannya Kerap Bermasalah

"Itu aja yang sebelum lebaran katanya keluar ternyata enggak. Gak jelas ada yang keluar ada yang enggak," kesalnya saat dihubungi TribunJakarta.com.

Bantuan belum merata

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyebut bantuan sosial  Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi warga lanjut usia di Jakarta belum merata.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan kuota yang disiapkan Dinas Sosial DKI Jakarta terlampau kecil.

Padahal jumlah penerima manfaat bantuan pemerintah itu terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Hal ini pun telah disampaikannya saat rapat pembahasan anggaran di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (30/8/2022) kemarin.

“Banyak sekali lansia di DKI yang harus kita bantu, jumlahnya itu luar biasa. Kasihan masyarakatnya yang sudah mengharapkan tapi tidak mendapatkan," katanya dikutip TribunJakarta.com dari website resmi DPRD DKI, Rabu (31/8/2022).

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) ada sebanyak 998.039 lansia di ibu kota.

Sementara di tahun ini, kata Iman, tercatat ada sebanyak 1,05 juta lansia di Ibu Kota.

Selanjutnya berdasarkan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021, kuota KLJ yang disiapkan hanya diperuntukan bagi 107.573 jiwa dan jumlah tersebut belum berubah pada pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2022.

Alhasil, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat lantaran masih banyak lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat dari KLJ.

“Nama tidak terdaftar karena jatahnya kurang. Misal di Cempaka Putih Barat cuma 80 orang (kuotanya). Nah dibagi setiap RW 10 orang, akhirnya pilih kasih tidak bisa dapat semua,” kata dia.