Anies Baswedan Terganjal Sebulan Sebelum lengser, Laporan Pelaksanaan Anggaran DKI 2021 Ditolak PSI
Akhir masa jabatan Anies Baswedan yang tinggal sebulan dan diharapkan mulus tanpa masalah itupun harus terganjal.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menolak pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2021 yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.
Akhir masa jabatan Anies Baswedan yang tinggal sebulan dan diharapkan mulus tanpa masalah itupun harus terganjal.
Diketahui, Anies Baswedan akan lengser dari kursi DKI 1 pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Pasalnya, PSI beralasan banyak catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan DKI tahun anggaran 2021 lalu.
Hal ini disampaikan anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terkait P2APBD 2021.
"Ada puluhan temuan BPK yang mengindikasikan ada penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran di 2021," ucapnya dalam rapat paripurna, Selasa (6/9/2022).
Baca juga: Anies Baswedan Bakal Diperiksa Besok, KPK Mau Cari Peristiwa Pidana Formula E
Ia pun mencontohkan beberapa kali lebih bayar yang dilakukan Pemprov DKI selama periode 2021 lalu, seperti kasus lebih bayar subsidi terhadap Transjakarta yang jumlahnya mencapai Rp415 miliar.
Kemudian, Anthony juga menyoroti renegosiasi balap mobil listrik Formula E yang dinilai tak transparan.
"Kami tidak pernah dibagi kontraknya, kami enggak pernah dikasih lihat hasil renegosiasinya," ujarnya.
Bahkan, BPK menemukan fakta baru bahwa Pemprov DKI masih kurang bayar commitment fee Formula E sebesar Rp90,7 miliar.
Hal ini pun dinilai sangat mengagetkan sebab selama ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD yang ditunjuk Gubernur Anies Baswedan untuk menggelar Formula E tak pernah menyinggung soal kurang bayar ini.
Jakpro pun selama ini selalu menyatakan bahwa commitment fee sebesar Rp516 miliar yang sudah dibayar cukup untuk menggelar Formula E hingga 2024 mendatang.
"Yang digembar-gemborkan renegosiasi berhasil, tidak perlu bayar-bayar lagi," kata politikus muda PSI ini.
Ia pun turut menyinginggung soal pemenuhan hak-hak dasar warga Jakarta, seperti air bersih dan hunian layak.
