Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Ketua BKSP Minta Pj Gubernur DKI Harus Punya Integritas

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang, Ketua Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sylviana Murni menyarankan penggantinya harus memiliki integritas.

Sylviana Murni berharap sosok Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan Jakarta.

Meskipun muncul beberapa nama yang ramai diperbincangkan publik, Sylvi menilai bahwa penunjukan Pj Gubernur DKI menjadi kewenangan Presiden atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pj Gubernur DKI tentu harus orang yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk kemajuan Jakarta. Terutama kita tahu bahwa status Jakarta saat ini bukan lagi Ibu Kota dan akan bermetamorfosa jadi Kota Global,” ujar Sylvi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Lebih lanjut, Senator Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta ini menuturkan, kurang lebih dua tahun masa jabatan Pj Gubernur DKI ke depan bisa disebut sebagai masa transisi dari Ibu Kota Negara menjadi Kota Global.

Menurutnya, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pj Gubernur DKI.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Beberkan Mekanisme Kandidat Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan

“Mau atau tidak, nantinya Pj akan punya tanggung jawab besar mengawal program Gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Kan ketentuannya, antara lain bahwa Pj harus melanjutkan karena miles tone Jakarta sudah jelas,” katanya.

Diketahui, tiga sosok yang saat ini ramai dibicarakan publik untuk menggantikan Anies Baswedan, di antaranya Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, dan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Saat ditanya soal siapa yang pantas menggantikan Anies, Sylvi menyebutkan bahwa ketiganya merupakan sosok yang punya kapasitas dalam kepemerintahan.

Menurutnya, setingkat eselon 1 sudah paling paham cara kerja pemerintah.

“Kita tunggu saja Presiden tentuin siapa, itu kan hak prerogatif Presiden ya. Tapi yang pasti ketiganya punya kapasitas, sekelas eselon I itu sudah khatam lah cara berbirokasi dan berpemerintahan seperti apa,” ungkapnya.

Sebelumnya, nama yang sering jadi perbincangan publik hanya dua orang, yakni Heru Budi Hartono dan Marullah Matali.

Kemudian, muncul satu nama yang juga menjadi pembicaraan, yakni Bahtiar.

Sebagai Informasi, Heru memiliki pengalaman berdinas di DKI Jakarta.