Demokrat DKI Mau Bikin Mimbar Bebas Beri Kesempatan Rakyat Tolak BBM

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - DPD Partai Demokrat DKI Jakarta berencana membuat mimbar bebas untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyuarakan penolakannya terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Mujiono mengatakan, mimbar bebas dibuat sebagai alternatif bagi masyarakat menyuarakan kegelisahan mereka.

Hal ini juga dilakukan guna meminimalisir kericuhan yang bisa terjadi saat masyarakat menggelar aksi demo.

"Kalau di kami, saya lebih berkonsentrasi pada mimbar bebas, karena lebih terkontrol," ucapnya, Jumat (9/9/2022).

"Karena kalau demo kan orang banyak, satu orang nimpuk, jadi boleh nimpuk. Jadi, bukan kami enggak mau turun," sambungnya.

Baca juga: BLT Subsidi BBM untuk 4 Bulan, PKS Anggap Hadiah Hiburan dari Pemerintah

Walau demikian, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut, pihaknya tak melarang masyarakat berunjuk rasa atas kenaikan harga BBM ini.

Hanya saja, aksi-aksi yang bisa memicu kericuhan harus diminimalisir.

"Yang pasti kami tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasinya ya," tuturnya.

Demokrat DKI Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

Keputusan Presiden Joko Widodo menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (4/9/2022) kemarin disorot Demokrat DKI Jakarta.

Ketua DPD Demokrat DKI Mujiono pun menyoroti sikap pemerintah yang justru tak melakukan upaya penghematan sebelum menyuruh masyarakat berhemat.

"Saya tidak melihat adanya upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/9/2022).

"Padahal kenaikan harga BBM ini berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok,” ujarnya.

Politikus senior Demokrat ini pun mencontohkan, anggaran besar yang tetap digelontorkan Presiden Jokowi untuk pembangunan proyek-proyek pencitraan.

Baca juga: Pemerintah Naikan Harga BBM, DTKJ Usulkan Tarif Angkutan Umum di Jakarta Naik Rp1.000 

Menurutnya, tak ada upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengencangkan ikat pinggang demi menekan biaya operasional.

"Kondisi masyarakat saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM, apalagi setelah inflasi bahan pangan (volatile food) secara tahunan hampir menyentuh 11 persen YoY pada Juli 2022," ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga menggarisbawahi bahwa harga minyak dunia saat ini yang berada di angka 89 USD per barrel.

Ia menyebut, harga ini masih dibawah asumsi makro yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, yaitu sebesar 100 USD per barrel.

“Seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022, seperti janji pak Jokowi sendiri pada pertengahan tahun ini," kata Mujiono.

“Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu uangnya sekarang kemana?,” tanya Mujiono menggugat.

Anak buah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini juga mempertanyakan soal kebocoran penyaluran BBM bersubsidi.

Menurutnya, pemerintah pusat hingga saat ini belum melakukan langkah-langkah konkret dalam mengatasi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi yang justru lari ke industri-industri besar.

"Jika kebocoran ini bisa ditekan, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi,” tuturnya.

Ia pun khawatir, kenaikan BBM ini menimbulkan efek berantai berupa kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok.

Baca juga: Harga BBM Naik, Harga Tiket Bus AKAP Bekasi Tujuan Jawa Tengah dan Timur Ikut Naik Segini

Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan harga pangan telah melewati angka 10 persen.

"Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7 persen sampai 8 persen jika BBM mencapai Rp 10.000," ucapnya.

Dengan inflasi sebesar itu, Mujiono khawatir daya beli masyarakat semakin menurun sehingga angka kemiskinan di Indonesia melonjak signifikan.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax per 3 September kemarin mulai pukul 14.30 WIB.

Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. 

Disusul, harga Solar subsidi dikerek menjadi Rp 6.800 per liter dari Rp 5.150 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax non subsidi juga naik, dari Rp 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter.