Anies Potong Kabel Udara di Mampang, Anggota DPRD DKI Kenneth: Sisir Dong Wilayah Padat Penduduk

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memotong puluhan kabel udara di Mampang, Jakarta Selatan, pada Senin 5 September 2022.

Ia menilai kesemrawutan kabel udara yang seperti bakmi hitam menggantung menjadi pemandangan bermasalah di ibukota.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai pemotongan kabel fiber udara oleh orang nomor satu di Jakarta itu sifatnya hanya seremonial semata.

"Pak Anies harus benar-benar bisa melihat prioritas skala mikro dalam menangani kabel yang menjuntai di udara. Jalur Mampang itu merupakan jalan protokol, jangan hanya fokus di sana. Kalau seperti itu yang dilakukan yah terkesan seremonial saja, masih banyak di wilayah permukiman padat yang kabelnya berantakan" kata Kenneth dalam keterangannya, Senin (12/9/2022).

Menurut Kent-sapaan akrab Hardiyanto Kenneth-, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dalam memilih lokasi penertiban kabel udara harus yang tepat, seperti wilayah permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran.

Baca juga: Diumumkan Besok, Ketua DPRD DKI Ungkap Mekanisme Pemilihan 3 Nama Calon Pengganti Anies Baswedan

"Pemilihan harus di daerah kecil, dan kabel-kabel tersebut sangat berbahaya jika berada di permukiman padat penduduk, kabel kabel yang semrawut dan tidak pernah diperhatikan, bisa menyebabkan bahaya kebakaran. Kalau niat mau membereskan harus berani memulai dari skala mikro, sisir permukiman padat penduduk yang kabel udaranya semrawut," ketus Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP DKI Jakarta itu.

Kata Kent, beberapa wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang padat penduduk ada di wilayah Lenteng Atas, Manggarai, Pasar Manggis dan Pela Mampang.

Kemudian di wilayah Jakarta Timur bisa di mulai dari Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Jatinegara, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, dan Kelurahan Pulo Gadung.

"Sisir saja permukiman tersebut, melakukan hal tersebut tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, perlu kemauan keras dan niat dalam pelaksanaanya, buktinya sampai hari saya melihat banyak permukiman padat yah masih begitu aja, kabelnya masih semrawut dan tidak ada perubahan sama sekali, kalau begitu yah sama saja omong kosong," sambungnya.

Selain itu, Kent pun mengkritisi Dinas Bina Marga DKI Jakarta dalam melaksanakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) membuat bahu jalan-jalan mengecil hingga berdampak kemacetan panjang dan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

Baca juga: Penataan Kabel Semrawut di Jakarta Timur Tunggu Dinas Bina Marga DKI

"Saya sempat melakukan pengecekan di sejumlah jalan dan ada bekas galian SJUT yang tidak dirapihkan lagi, malah meninggalkan lubang hingga membahayakan bagi pengguna jalan dan kendaraan bermotor, dampaknya yah kemacetan panjang setiap hari di wilayah tersebut. Saya minta Dinas Bina Marga harus memperhatikan serta segera memperbaiki jalan-jalan yang sudah dibuat rusak saat pengerjaan SJUT tersebut, agar warga berkendara aman dan nyaman," ketus Kent.

Menurut Kent, penataan kabel perlu ada pertimbangan khusus, serta tidak semuanya kabel bisa tertanam ke bawah tanah, perlu melakukan pengkajian yang lebih akurat yang lebih mendalam agar tidak terjadi masalah di kemudian hari ketika program tersebut sudah berjalan.

"Perlu dilakukan pengkajian ilmiah yang benar-benar akurat, seperti harus memiliki jarak yang ideal dengan saluran drainase dan lain-lain, serta harus di mapping terkait kawasan yang bisa diperuntukkan tertanam kabel bawah tanah. Pengkajian lebih mendalam harus dilakukan agar tidak salah dalam penataan kabel bawah tanah, jangan terkesan melakukan kegiatan ini secara memaksa dan terburu buru, karena jabatan Gubernur Anies sudah mau selesai bulan Oktober nanti, perlu adanya pembuatan masterplan penataan kabel yang komprehensif, tujuannya biar enggak asal tanam juga, nanti yang ada malah celaka," beber Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Lalu, sambung Kent, penanaman kabel di bawah tanah juga akan menguntungkan Pemprov DKI Jakarta, seperti penyewaan saluran ducting kabel kepada perusahaan provider.

"Dan biaya sewa saluran ducting kabel bisa masuk menjadi pendapatan asli daerah. Pemprov DKI harus menemukan kesepakatan dengan pihak provider agar kerjasama kedepannya bisa lebih baik," pungkasnya.