Kenaikan Harga BBM

Tak Ada Kebijakan yang Sempurna, Polri Sebut Polemik Harga BBM Masih Wajar

Polemik atau silang pendapat keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM merupakan hal yang wajar. Dalam pemerintahan tak ada kebikajan yang sempurna.

Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., saat membuka FGD "Penyesuaian Harga BBM Dalam Narasi Pembangunan di Indonesia", di Jakarta, Rabu (14/9/2022) siang. Polemik atau silang pendapat keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM merupakan hal yang wajar. Dalam pemerintahan tak ada kebikajan yang sempurna. 

Di sisi lain, staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Dr. Ir Chairil Abdini M.Si. menjelaskan pemerintah perlu mengatur harga BBM karena sifat harga minyak dunia yang sangat fluktuatif.

Ia menjelaskan kalau pemerintah tidak mengatur harga BBM maka resikonya akan sangat besar sekali.

"Akan terjadi oil schok sehingga inflasi akan tinggi dan memberatkan masyarakat," tutur Chairil.

Baca juga: Giliran Polisi di Jakarta Utara Bagikan Bansos BBM ke Sopir Angkot dan Tukang Ojek

Staf Khusus Menteri PPN itu menegaskan, bahwa pengaturan harga BBM oleh pemerintah semata-mata untuk menjaga APBN tetap sehat, menjaga inflasi, dan daya beli masyarakat.

Ketua Dewan Penasihat Hippindo, Handaka Santosa, bersyukur pemerintah memberikan bantalan sosial terkait penyesuaian harga BBM sehingga daya beli masyarakat akan terjaga.

"Bagi UMKM ini menguntungkan karena daya beli masyarakat masih terjaga," jelas Handaka.

Ia berharap masyarakat menengah atas yang tidak memperoleh program bantalan sosial tetap mau berbelanja sehingga tetap menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved