Pilpres 2024

Wacana Presiden Jokowi jadi Cawapres Pendamping Prabowo, Pengamat: Sah, Tapi Tidak Etis

Ia menyebut, banyak tokoh di dunia yang tadinya menjabat presiden, namun periode selanjutnya terpilih menjadi wapres.

seskab.go.id
Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, pada momen hari pertama Idulfitri 1443 Hijriah, Senin (02/05/2022). Terkini, muncul wacana menduetkan Prabowo Subianto dan Jokowi sebagai capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut, wacana Presiden Joko Widodo jadi wapres 2024 secara hukum sah-sah saja.

Hal ini dikatakan Trubus saat menjadi pembicara dalam konferensi pers yang digelar Sekretariat Bersama Prabowo Subianto - Joko Widodo (Sekber Prabowo-Jokowi) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

"Masyarakat hanya memandang etika, secara kesantunan publik bagaimana bapak sudah presiden kok nyawapres," ucapnya, Jumat (16/9/2022).

Walau demikian, perlu ada judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mewujudkan wacana duet Prabowo-Jokowi.

Sebab, ada dua pasal dalam UU yang dinilai saling bertentangan, yaitu pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 UUD 1945.

Adapun bunyi pasal 169 huruf N UU Nomor 7/2017 ialah 'Persyaratan menjadi calon presiden atau wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama'.

Baca juga: Bukan Menghina, Ini Alasan Sekber Prabowo-Jokowi Usung Joko Widodo Jadi Wapres 2024

Pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'.

Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno dalam debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) malam.
Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno dalam debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) malam. (Tangkapan layar YouTube Kompas TV)

Lantaran ada dua aturan yang dinilai saling tumpang tindih, MK perlu turun tangan untuk memberikan kepastian hukum.

"Jadi, butuh kepastian dari MK, MK ini perlu ada penafsiran yang jelas biar clear, sehingga tidak muncul keraguan lagi," ujarnya.

"Kalau misalnya enggak boleh, ya sudah enggak boleh. Kalau boleh, ya memang boleh, artinya secara aturan boleh," sambungnya.

Trubus menyebut, hal semacam ini lumrah terjadi di negara lain, khususnya di Benua Amerika Selatan.

Baca juga: Anies Baswedan Deklarasi Diri Siap Nyapres di Singapura: PKS Cari Perhatian, PDIP Sindir Etika

Ia menyebut, banyak tokoh di dunia yang tadinya menjabat presiden, namun periode selanjutnya terpilih menjadi wapres.

"Ada beberapa negara yang melaksanakan itu, terutama di Amerika Latin yang banyak melakukan itu. Inu bukan hal baru, secara akademik itu enggak ada persoalan," tuturnya.

"Ini kan persoalannya jadi ramai karena di Indonesia sesuatu yang baru apapun itu pasti ramai," tambahnya menjelaskan.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved