Polemik Pergantian Nama Jalan di Jakarta

Sindiran Keras Tina Toon ke Anies Baswedan, Pergantian Nama Jalan Diminta Batal: Warga Sudah Menolak

Tina Toon berharap rencana pergantian nama jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dibatalkan.

TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Tina Toon, anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat - Tina Toon berharap rencana pergantian nama jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dibatalkan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Agustina Hermanto atau Tina Toon berharap rencana pergantian nama jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dibatalkan.

Sebab, rencana tersebut mendapatkan penolakan dari mayoritas warga setempat.

"Jadi kalau bisa ya, kalau kita sih prinsipnya kalau dari warga mayoritas menolak, terus tolong dibatalkan. Jadi tidak merepotkan untuk kedepannya," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (17/9/2022).

Politisi PDI-Perjuangan ini pun menyinggung masa jabatan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Ariza jelang yang bakal berakhir pada 16 Oktober mendatang.

Eloknya, kata dia, Anies dan Ariza memanfaatkan hari-hari diakhir masa jabatannya untuk berpihak kepada warga.

Baca juga: Tina Toon Bicara Pergantian Nama Jalan di Kelapa Gading: Kalo Warga Menolak, Ya Tulis Menolak

Satu diantara caranya yakni dengan mendengar aspirasi warga terkait penolakan pergantian nama jalan.

"Tiba-tiba bukannya diperbaiki, bukannya ditagih fasus-fasusnya tapi malah diganti nama jalannya. Jadi ya sampai sekarang sih masih dalam tahap mengawal begitu ya, mudah-mudahan dari Pemprov dan aku berharap banget dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pemprov yang masa jabatannya tinggal satu bulan ini betul-betul bisa memberikan keberpihakan kepada masyarakat, dan mendengarkan keluhan, serta aspirasi masyarakat untuk satu kebijakan ini," lanjutnya.

Agustina Hermanto atau Tina Toon mengaku tak ada persiapan khusus jelang dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta priode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).
Agustina Hermanto atau Tina Toon mengaku tak ada persiapan khusus jelang dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta priode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). (TribunJakarta.com/Pebby Adhe Liana)

Warga menolak pergantian nama jalan

Rencana pergantian nama jalan di Jakarta kembali menimbulkan polemik.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Agustina Hermanto atau Tina Toon mengungkapkan sudah mendapatkan kabar dari warga perihal rencana Pemprov DKI Jakarta mengganti sejumlah nama ruas jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sayangnya, rencana tersebut justru ditolak oleh mayoritas warga setempat.

"Jadi sebenarnya kalau tahu itu, tahunya dari warga justru. Taunya dari DM, call center pada heboh. Jadi awalnya itu, jadi surat sudah dari 11 Agustus, hari Minggu loh ya, terus baru tahunya di hari Selasa kemarin, pada saat mau sosialisasi warga juga pada selesai sesi juga menanyakan di situ sekalian kan menanyakan pendapat ternyata mayoritas menolak yang di DM, call center dan lain-lain," ucapnya, Kamis (15/9/2022).

Tiap aduan warga yang masuk, diakui Politisi PDI-Perjuangan ini hampir sama.

Rata-rata dari warga yang menolak menanyakan urgensi pergantian nama tersebut serta menyarankan agar jalan yang rusak diperbaiki, bukan dilakukan pergantian nama.

Baca juga: Tina Toon Kritik Pedas Anies Baswedan: Sumur Resapan Dibilang Program Enggak Jelas, Dihapus Saja

"Terus yang ketiga juga ketika diganti itu ada efek-efek yang sangat merugikan secara waktu dan materi. Pertama misalnya soal KK, KTP, pokoknya semua identitas-identitasnya lah. Belum lagi kalau yang banyak terdampak ini giatnya ini giat usaha. Terus juga masalah domisili dan lain-lain dan itu bukan tidak ada biaya dan waktu itu semua akan merugikan," lanjutnya.

Kepada pihaknya, para warga yang menolak justru memberikan masukan ke Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan nama tokoh pada gedung maupun bangunan, bukan menyasar pada jalan umum.

"Satu lagi memang juga, tadi ada masukan dari warga kalau memang mau memberikan apresiasi gitu ya, nama-nama tokoh maupun pahlawan bisa, tapi mungkin tidak di jalan. Harusnya misalnya dibangunan, misalnya bangunan-bangunan milik pemprov nih diganti namanya. Itu yang tidak memberikan efek-efek yang tidak merepotkan bagi warga," tandasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved