Transjakarta Modifikasi Tuga Rute Mulai Hari Ini, Simak di Sini

Hal ini dilakukan guna menjaga agar tarif Transjakarta tidak naik dan tetap di angka Rp3.500.

"Karena BBM naik, Pemprov mensubsidi Transjakarta itu Rp62 miliar, supaya harga karcis atau tiket Transjakarta tetap, tidak ada peningkatan sekalipun BBM naik," ujarnya.

Sebelumnya, Massa aksi dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCPMII) Jakarta Timur menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota.

Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, masa aksi ini menutup sepertiga jalur Jalan Medan Merdeka Selatan yang ada di depan Balai Kota Jakarta.

Massa aksi pun turut membakar sebuah ban sambil mengibarkan banner berisi penolakan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo menaikan harga BBM bersubsidi.

Mereka pun menuntut agar Pemprov DKI dan DPRD DKI segera membuat pernyataan soal penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Jadi yang kami tuntut adalah kami berharap dan mendesak agar Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk memberikan statement untuk bersikap dan memberikan catatan kritis terhadap kenaikan BBM bersubsidi," ucap Ketua PCPMII Jaktim Farhan Nugraha, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Maksa Ketemu Anies Baswedan, Pendemo Tolak Kenaikan Harga BBM Rusak Pagar Balai Kota

Tak hanya itu, massa aksi juga menuntut agar Pemprov DKI memberikan subsidi total terhadap transportasi umum untuk meringankan beban masyarakat.

Dengan demikian, warga Jakarta bisa naik angkutan umum, khususnya Transjakarta secara gratis.

"Idealnya mungkin 50 persen sampai 100 persen atau bahkan dengan APBD yang sekian triliun, APBD tertinggi di Indonesia, saya pikir bukan hal mustahil kalau Transjakarta bisa nol rupiah," ujarnya.

Baca juga: Bukan Cuma Transjakarta, Pemprov DKI Gelontorkan Subsidi BBM Kapal Sebesar Rp4,8 Miliar

Terakhir, massa aksi juga meminta Pemprov DKI memastikan stabilitas harga bahan pangan atau kebutuhan pokok.

Sebab, kenaikan BBM bersubsidi kerap menimbulkan efek domino, salah satunya kenaikan harga pangan.

"Saya harap Pemprov DKI bisa menjamin stabilitas harga pangan agar tidak semakin menyusahkan warga Jakarta," tuturnya.

Mereka pun beberapa kali memaksa masuk ke Balai Kota lantaran tak ada perwakilan dari Pemprov DKI dan DPRD DKI yang menemui mereka.

Beberapa kali massa aksi berupaya mendobrak pagar Balai Kota Jakarta.

Namun, upaya tersebut digagalkan oleh petugas polisi hingga Satpol PP yang sudah berjaga.

Akibat peristiwa ini, pagar kompleks Balai Kota Jakarta tampak rusak. Pagar tersebut tampak bolong setelah jeruji-jeruji besinya patah.