Anies Diduga Perintah Lurah Tarik Pungli Berkedok Sumbangan, Wagub Ariza: Ada Sanksi yang Melakukan 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melarang lurah menarik pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan kepada warga yang mengurus dokumen di kelurahan.

Hal ini sekaligus membantah dugaan adanya perintah dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bagi para lurah untuk menarik sumbangan dari warga.

"Yang pasti tidak diperkenankan lurah mengambil pungli kepada masyarakat," ucapnya di Balai Kota, Kamis (22/9/2022) malam.

Ariza berjanji bakal mendalami kasus lurah tarik sumbangan warga yang pertama kali diungkapkan anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana ini.

"Ya nanti ini kami cek," ujarnya.

Ahmad Riza memastikan tak akan segan memberikan sanksi kepada lurah yang terbukti menarik pungli berkedok sumbangan dari warga ini.

"Nanti ada sanksi," kata Ariza.

Baca juga: Dear Pak Anies, Warga Keluhkan Juru Parkir Liar di Pasar Perumnas Klender: Bayar Sampai Dua Kali

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana mengungkap adanya lurah yang minta sumbangan kepada warga yang sedang mengurus dokumen di kelurahan.

Hal ini diungkapkan Justin berdasarkan pengaduan warga yang sedang mengurus surat keterangan di salah satu kelurahan di DKI Jakarta.

Saat sedang mengurus surat tersebut, warga tersebut dimintai sumbangan oleh kepala kantor lurah setempat.

"Zaman dulu masyarakat sudah sering menghadapi pungli, jangan lagi sekarang masyarakat ditagihkan sumbangan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).

"Saya khawatir masyarakat akan merasa ini seperti pungli, tapi dibungkus dengan judul sumbangan," sambungnya.

Politikus muda ini pun mengaku langsung mengkonfirmasi hal ini kepada lurah tersebut.

Sang lurah pun membenarkannya dan menyebut hal itu dilakukan atas perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bahkan, lurah itu mengklaim diberi target untuk mengumpulkan kurang lebih Rp88 juta untuk zakat dan Rp55 juta untuk Palang Merah Indonesia (PMI).

Baca juga: Dugaan Gubernur Anies Perintahkan Para Lurah Tarik Sumbangan ke Warga, PSI Segera Layangkan Surat

Justin pun mengkritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan ini yang dinilai justru membebani lurah.

"Tugas lurah sudah cukup berat unyuk melayani populasi warga DKI yang sangat besar. Jadi, sebaiknya jangan lagi bebankan mereka dengan tugas mencari-cari uang dari masyarakat," ujarnya.

Justin khawatir, hal ini justru mencoreng citra pelayan publik di ibu kota yang makin baik dan profesional.

Oleh karena itu, Justin berencana menyurati Gubernur Anies Baswedan untuk menanyakan kebenaran perintah atau arahan soal sumbangan yang disampaikan kepada para lurah.

"Saya tidak menghalang-halangi niat baik siapapun untuk kegiatan sosial, akan tetapi sangat tidak elok bilamana pelayan masyarakat ditugaskan mencari uang, bahkan pasang target pendapatan sumbangan," tuturnya.